TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menghadap ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa sore, 17 Januari 2023 lalu. "Pernyataannya, ke mana saja kok enggak pernah nongol?" ujar Budiman menirukan Jokowi kepada Tempo pada Kamis, 2 Februari 2023.

"Ya Pak, saya masih ngurus desa, masih keliling-keliling," jawab Budiman.

Baca: Jokowi Akan Terbitkan PP untuk Dana SDM Desa, Budiman Sudjatmiko Beberkan Isinya

Mendengar jawaban Budiman, Jokowi yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno kemudian mempertanyakan apa saja yang dilakukan selama keliling desa tersebut. Komisaris PT Perkebunan Nusantara V itu lalu menceritakan bahwa dirinya mengenalkan internet, bangun koperasi, dan pelatihan badan usaha milik desa.

"Mengenalkan IoT (internet of think) pertanian, kemudian AI (kecerdasan buatan/artificial intelligence), pendidikan, dan kesehatan ke desa-desa, energi terbarukan koperasi pertanian, hampir setengah jam ngomongin itu," kata Budiman.

Setelah itu, kepala negara juga mempertanyakam soal demo para kepala desa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di hari yang sama pertemuan tersebut. Jokowi mempertanyakan apa yang para kepala desa itu inginkan sampai harus turun ke jalan. “Ya saya ceritakan kronologisnya,” kata Budiman.

Budiman menjelaskan bahwa dia kerap bertemu dengan para kepala desa. Dia mengatakan bahwa para kepala desa itu meminta masa jabatannya diperpanjang. Mereka ingin DPR merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 39 tentang Desa.

Adapun pasal 39 tersebut berbunyi Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa bisa menjabat paling banyak tiga kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Kepala desa ingin jabatannya menjadi 9 tahun.

“Kepala desa kadang-kadang tidak optimal dalam membangun visinya yang jangka panjang,” kata Budiman. Namun, biasanya uangnya hanya digunakan untuk membangun infrastruktur fisik saja. “Untuk capasity building, 6 tahun enggak cukup. Kemudian ketika ada pemilihan kepala desa lagi dia kalah, padahal misinya sangat strategis.”

Menurut Budiman, ternyata masa jabatan 6 tahun itu belum bisa menghasilkan. Karena, kata dia, biasanya separuh masa jabatannya harus fokus mengibati luka sosial akibat pertarungan kepala desa. “Berbeda dengan kabupaten. Di desa mereka bertempur bersaing dengan cara mereka sendiri itu secara emosional bisa berkepanjangan. Hal seperti itu banyak,” tutur Budiman.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | MOH KHORY ALFARIZI

Baca: Harga Beras Masih Tinggi Lampaui HET Meski Bulog Sudah Operasi Pasar, Dampak ke Inflasi?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.