TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA), menggantikan Thomas Lembong.

Sofyan Djalil dinilai memiliki banyak pengalaman, baik di pemerintahan maupun di korporasi. Terakhir dia menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI (2016-2022) dan menjabat sebagai komisaris utama dan komisaris di beberapa perusahaan.

Baca: Hadi Tjahjanto Sertijab dari Sofyan Djalil di Kementerian ATR/BPN Sore ini

Selain Sofyan, ditunjuk pula Suhardi Alius sebagai komisaris. Pengangkatan keduanya dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan Rabu, 1 Februari 2023 di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara.

"Dengan demikian, RUPSLB memberhentikan dengan hormat Komisaris Utama dan Komisaris Independen sebelumnya, yaitu Bapak Thomas Trikasih Lembong serta mengesahkan pengunduran diri Bapak Geisz Chalifah sebagai komisaris," kata manajemen Ancol dalam pernyataan resminya di laman mereka, Rabu.

Berikut adalah susunan Dewan Komisaris Perseroan setelah RUPSLB:

- Komisaris Utama dan Komisaris Independen: Sofyan A. Djalil

- Komisaris: Sutiyoso

- Komisaris: Suhardi Alius

Pihak manajemen Ancol mengatakan, perubahan susunan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kinerja perusahaan yang saat ini mulai kembali membaik setelah pandemi.

Selanjutnya: Ancol berhasil membukukan laba bersih Rp 78,9 miliar ...

<!--more-->

Sampai September 2022, Ancol berhasil membukukan laba bersih Rp 78,9 miliar, tumbuh 141 persen dibanding tahun lalu yang mencatatkan rugi Rp 192,8 miliar. Hal ini ditopang peningkatan pendapatan Rp 386 miliar atau 158 persen.

Sementara itu, Thomas Lembong merasa terhormat dapat berkontribusi dan berkarya di PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

“Jaya Ancol adalah sebuah perusahaan yang amat istimewa dan seyogyanya memainkan peran penting dalam revitalisasi wilayah pesisir Jakarta dan wilayah Jakarta Utara. Saya percaya Ancol juga semakin serius dalam membantu memajukan visi Pemerintah Pusat dan Pemerintah DKI Jakarta terkait pengembangan wisata bahari di Indonesia.” kata Thomas Lembong, Rabu, dikutip dari lan resmi Ancol.

Untuk diketahui, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembang properti dan jasa rekreasi. Kepemilikan saham mayoritas sebesar 72 persen dipegang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 18 persen oleh PT Pembangunan Jaya, dan 10 persen dimiliki publik.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini