TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Sudin kembali mengungkit soal data surplus beras dari Kementerian Pertanian (Kementan). Ia menuding data tersebut bohong atau palsu karena harga beras saat ini masih terus naik. Hal itu pun ia tanyakan kepada Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI, Selasa, 31 Januari 2023.

"Saya tanya, berarti yang dibilang (Kementan) surplus itu bohong dong?" tanya Sudin.

Menanggapi pertanyaan itu, Arief mengungkapkan Indonesia sebetulnya telah mengalami defisit produksi beras. "Dalam enam bukan terakhir defisit," ucap Arief.

Baca: Lahan Food Estate Dinilai Belum Subur sehingga Gagal Panen, Kementan: What Do You Expect?

Arief mengungkapkan harga beras saat ini memang tidak dalam keadaan normal. Bapanas mencatat harga gabah kering panen atau GKP naik menjadi Rp 6.000 per kilogram. Harga beras medium dan premium pun, kata dia, terpantau naik di luat kebiasaan.

Menurutnya, harga beras mahal lantaran ketidakseimbangan antara ketersediaan pasokan dan jumlah permintaan.

Sebelumnya, Kementan mengklaim jumlah stok beras pada 2022 adalah yang terbesar sepanjang sejarah. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan hasil panen petani lokal masih sanggup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Selanjutnya: klaim seluruh data itu didapatkan merupakan hasil survei Kementan bersama BPS dan Bapanas ...

<!--more-->

Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Batara Siagian mengaku telah melakukan validasi soal stok dan harga beras domestik di lapangan.

Kemudian Direktur Serelia pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan Kementan Ismail Wahab menyebut luas panen padi tahun 2022 mencapai 10,61 juta hektare dengan rerata produktivitas mencapai 5,2 ton per hektar. Data tersebut, kata Ismail, merujuk pada prognosa Krangka Sempel Area Badan Pusat Statistik (KSA BPS).

Ismail mengklaim seluruh data itu didapatkan merupakan hasil survei Kementan bersama BPS dan Bapanas. Ia menilai data itu valid karena telah dievaluasi oleh para pakar statistik sebelum dipublikasikan kepada publik.

RIANI SANUSI PUTRI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini