TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Manajer Lapangan Food Estate Humbang Hasundutan, Van Basten Pandjaitan, buka suara soal tudingan yang menyebut proyek lumbung pangan gagal. Menurut dia, ada banyak variabel dan parameter kegagalan food estate seperti faktor cuaca seperti curah hujan yang tinggi, hama, dan kondisi tanah.

"Kalau dibilang gagal sekarang relatif, gagalnya apa? Kalau dibilang hasil belum optimal dengan parameter kondisi tanah pertama kali, apakah disebut gagal?" kata Van Basten saat ditemui Tempo di Coffee Caffee Hotel Ayola Dolok Sanggul, Sumatera Utara, Kamis, 26 Januari 2023.

Baca: Cerita Petani Food Estate Humbang Hasundutan: Terpaksa Tanam Bawang Putih, Gagal Panen, Hingga ...

Tetapi, kata dia, kalau sudah masuk musim tanam kelima dan masih gagal juga, baru hal itu perlu dipertanyakan. Menurut dia, jika kondisi itu terjadi, perlu dilakukan evaluasi, apakah petani yang terlibat serius dalam menjalankan proyek ini.

Anak buah Luhut Pandjaitan ini tak menampik bahwa pada tahap pertama, petani masih kesulitan untuk menanam komoditas holtikultura pertama kalinya. Ia juga mengakui banyak petani yang memilih meninggalkan lahan food estate lantaran kekurangan dana.

Karena itu, pemerintah akan mendorong petani food estate untuk bermitra dengan perusahaan swasta. Perusahaan swasta ini juga akan didorong dari yang sebelumnya hanya berperan sebagai offtaker atau pemasok kebutuhan industri, menjadi investor.

Empat skema kerja sama food estate

Ia menuturkan ada empat skema kerja sama yang diusulkan. Pertama, kerja sama petani dengan perusahaan swasta sebagai offtaker.

Berdasarkan MoU, kata dia, perusahaan sudah sepakat akan menyerap seluruh hasil budi daya petani dan meminjamkan benihnya. Sementara pupuk dan tenaga kerja berasal dari petani. Alhasil, petani mendapatkan uang hasil penjualan dikurangi biaya modal.

Kemudian, skema yang kedua, semua biaya ditangung oleh investor. Contohnya, biaya budi daya kentang sebesar Rp 130 juta, maka investor akan memberikan dana tersebut.

Kemudian petani hanya bekerja sebagai tenaga kerja harian. "Anggap (upahnya) Rp 80.000 sampai Rp 90.000 per hari. Berarti kalau dia kerja aja selama 25 hari, mungkin sudah dapat Rp 2 juta," ucapnya.

Dia bercerita investor pun sempat bertanya-tanya dari mana petani akan menghidupi mereka. Tetapi, Van Basten menjelaskan para petani hanya perlu dibayar tenaganya saja, sementara investor bisa memberikan modal 100 persen dan menyerap hasil panen sepenuhnya.

Selanjutnya: Namun setelah empat bulan panen...

<!--more-->

Namun setelah empat bulan panen, akan ada pembagian hasil. Contohnya, apabila hasil panen mencapai Rp 150 juta dari modal Rp 130 juta, maka ada profit 20 juta. Profit tersebut dibagi dua antar petani dan investor.

"Karna petani hanya modal lahan, investor memodali semua. Jadi saya bilang fair dong 50-50, dan investor sudah oke, petani juga oke," ucap Van Basten.

Lalu skema kerja sama yang ketiga, pemerintah akan membuat lahan percontohan. Untuk menggarap lahan ini, pemerintah akan menggaet pusat penelitian dari dalam maupun luar negeri.

Lahan itu akan digunakan sebagai pusat pelatihan bagi para petani. Jika proyek di lahan percontohan ini sudah berhasil, dananya akan dipakai untuk membiayai tim penyuluh dan membiayai petani yang kekurangan modal.

Skema yang keempat, pemerintah bakal membuka kesempatan untuk hilirisasi industri. Tujuannya untuk memberikan nilai tambah. Menurut dia, industri harus dibangun di dekat kawasan food estate. Beberapa di antaranya berupa gudang pengering, pendingin, dan packing house.

Food estate terbengkalai karena gagal panen

Sementara itu, saat ini sejumlah lahan food estate di Desa Siria-ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara terbengkalai ditinggal petaninya menjadi semak belukar.

Petani mengungkapkan tak kuat mengelola lahan tersebut di musim kedua karena mengalami kegagalan panen pada tahap pertama. Sedangkan bantuan modal tak ada lagi sejak tahap pertama pada 2021 lalu.

Sementara itu, biaya untuk menggarap lahan bisa mencapai Rp 140 juta per hektare untuk komoditas kentang. Komoditas bawang putih dan bawang merah yang direkomendasikan pemerintah pun sulit ditanam petani lantaran lahan mereka belum cukup subur.

Akhirnya, banyak petani membiayai dan menjual hasil panennya sendiri. Hal itu karena tak semua petani telah bermitra dengan perusahaan.

"Sekarang lebih banyak jadi lahan tidur, udah jadi belukar gitu lah. Kalau keluhan saya itu dana. Karena yang pertama gagal panen, jadi untuk yang kedua kali enggak ada lagi uangnya," tutur Irma Suryani Lumban Gaol, seorang petani food estate sejak penanaman tahap awal pada 2020.

Baca juga: Kementan Klaim Tak Ada Petani Food Estate yang Rugi: Tinggal Ongkang-ongkang, Tahu-tahu Panen Dapat Duit

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.