TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan hektar lahan lumbung pangan atau food estate di Desa Siria-ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan terlihat menjadi lahan terlantar berupa semak belukar.

Irma Suryani Lumban Gaol, seorang petani food estate sejak penanaman tahap awal pada 2020 menuturkan sebagian besar lahan tersebut ditinggalkan para petani lantaran tak sanggup lagi menanam usai gagal panen.

Baca: Syahrul Yasin Limpo: Tidak Betul Food Estate Tidak Berhasil

Benih Kementan tak cocok dengan kondisi tanah

Ia bercerita pada mulanya para petani mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) berupa pembukaan lahan, pemberian pupuk, obat-obatan, dan benih. Namun, Irma menyayangkan benih komoditas yang diminta ditanam adalah bawang putih. Komoditas itu, tak cocok dengan tanah di sana, hingga akhirnya gagal panen.

"Dari hasil program bantuan ini itu enggak ada hasilnya, soalnya bawang putih. Enggak ada sama sekali kami bisa jual. Lahan kami dikasih bibitnya bawang putih, enggak cocok," ujar Irma saat ditemui Tempo di kawasan food estate Humbang Hasundutan, Kamis, 26 Januari 2023.

Ia berujar dirinya mendapatkan lahan dari pemerintah seluas 2 hektare namun kini hanya sanggup menanam di lahan 1 hektare saja. Komoditas yang ia tanam adalah cabai, kopi, dan jagung. Benih dan seluruh kebutuhannya pun ia beli sendiri.

Tiga komoditas yang kini Irma tanam tidak termasuk yang direkomendasikan oleh Kementan, yakni bawang putih, bawang merah, dan kentang. Menurut Irma, penanaman komoditas yang diminta oleh Kementan sulit ia terapkan. Pasalnya, kondisi tanah belum optimal untuk menanam bawang putih maupun bawang merah.

Sedangkan untuk komoditas kentang, beberapa petani berhasil panen, namun modal yang dibutuhkan mencapai Rp 140 juta per hektare.

"Kalau kami nanam kentang, seperti yang dibilang pemerintah juga kan modalnya Rp 140 juta, ya mana sanggup lah kita. Dari mana uang petani segitu banyak. Jadi lahan tidur lah," tuturnya.

Irma menjelaskan kegagalan panen bawang putih membuat petani tak bisa menanam di lahan untuk produksi di tahap kedua. Pasalnya, mereka tak lagi mendapatkan bantuan apapun, termasuk pendampingan. Sementara itu, Kementan berdalih petani harus mandiri setelah diberikan bantuan pada tahap pertama.

Selanjutnya: Bagi Irma, menanam komoditas hortikultura ...

<!--more-->

Bagi Irma, menanam komoditas hortikultura adalah proses yang sulit. Terlebih lahan di Hambang Hasundutan ini memerlukan perlakuan khusus agar bisa cocok untuk ditanam komoditas tersebut. Meski tanpa pengalaman sama sekali, Irma berusaha mempelajarinya. Namun, ia berharap Kementan tetap memberikan pendampingan dan bantuan penyerapan hasil panen seperti yang dijanjikan.

Harapan itu juga yang ia bawa ketika mendatangi audiensi degan Komisi IV DPR RI di hari yang sama, Kamis, 26 Januari 2023. Ia berharap pemerintah bisa memberikan bantuan modal para petani agar lahan-lahan yang terbengkalai itu bisa digarap dan dijual dengan harga yang pantas.

Tetapi Irma pasrah lantaran hingga saat ini tak ada yang dijanjikan pemerintah. Bahkan petani diberi tahu pengelolaan food estate Humbang Hasundutan telah dialihkan dari Kementan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

"Belum ada ini kabar bantuan lagi. Tapi kami ingin ada bantuan dana gitu atau diawasi, bagaimana supaya lahan tidur kami jadi bisa dikelola," ucapnya.

Adapun setiap panen, Irma menjual hasil produksinya sendiri melalui tauke atau tengkulak. Ia mengaku hingga saat ini belum ada kerja sama dengan perusahaan manapun untuk menyerap hasil panennya.

Satu-satunya keuntungan yang ia rasakan adalah pemberian pupuk dan obat-obatan pada tahap pertama yang membuat lahan miliknya mulai subur. "Itu aja keuntungan kami dan sudah dibuka lahan," kata Irma.

Keterbatasan modal petani buat lahan terbengkalai

Keterbatasan modal yang membuat banyaknya lahan yang menjadi terbengkalai atau lahan tidur di food estate ini membuat Irma tak sanggup menggarap separuh dari lahannya. Karena itu, ia pasrah apabila ada perusahaan yang mau mengolahnya meski dirinya hanya mendapatkan sedikit keuntungan.

"Maunya ada orang yang mengelola ini. Biarlah mau seperempat hasilnya sama kami, enggak apa-apa, yang penting jadi lahan hidup," tuturnya.

Saat dimintai konfirmasi soal banyaknya lahan food estate yang terbengkalai, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto mengatakan hal itu adalah tanggung jawab petaninya sendiri. Di sisi lain, Prihasto menilai hal itu adalah tanggung jawab Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan.

"Tanya petaninya, lah. Masak tanya sama kami. Itu yang saya enggak suka. Jangan ditanyakan terus sama kami, tanya sama petani," ujar Prihasto saat ditemui di Coffee Hotel Ayola Dolok Sanggul, Kamis, 26 Januari 2023.

Selanjutnya: Prihasto mengklaim selama ini ...

<!--more-->

Prihasto mengklaim selama ini Kementerian sudah memberikan pendampingan secara intensif. Adapun soal kegagalan panen bawang putih pada tahap pertana, ia mengatakan Kementan memang telah memberikan rekomendasi penanaman komoditas itu. Tetapi, perlu ada proses yang panjang agar hasilnya bisa optimal.

Kementan berkukuh food estate tidak gagal

Masalahnya, kata dia, Kementan terpaksa melakukan seluruh pengkondisian tanah selama kurang dari enam bulan, yakni dari Agustus hingga Desember 2020. Namun, karena proyek ini dimulai pada pertengahan tahun, Kementan terdesak untuk menyelesaikannya demi realisasi anggaran 2020 yang tak bisa loncat tahun.

"What do you expect? Susah kan? Ya sudah. Memang budaya itu seperti orang mengembalikan telapak tangan?" kata Prihasto.

Dia pun menampik kegagalan panen bawang putih yang terjadi pada tahap pertama megaproyek lumbung pangan ini.

Ia mengklaim pada tahap pertama rata-rata petani memanen bawang putih sekitar 2,7 ton kalau bawang putih. Kalau 2,7 ton dijual dengan harga Rp 10.000 per kilogram, tuturnya, maka seharusnya petani bisa mengolah lahannya kembali pada musim tanam berikutnya dengan hasil penjualan itu.

Kementan juga menyatakan tak ikut campur soal hasil panen itu, khususnya dalam penjualan. Prihasto berujar seluruh hasil panen diberikan kepada petani dan bebas digunakan untuk apa saja.

Dia juga mengklaim tak ada petani yang gagal dalam program lumbung pangan ini, karena pemerintah sudah berupaya membukakan lahan, memberi bibit, pupuk dan tenaga kerja untuk para petani yang terlibat.

"Enggak ada ruginya. Petani itu kan tinggal ongkang-ongkang saja. Tau-tau dia panen terus dapat duit. Harapannya duitnya itu digunakan untuk modal kembali. Penjualan bukan urusan kami," kata Prihasto.

Baca juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Klaim Peningkatan Nilai Ekonomi Food Estate Rp 204,76 Miliar

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.