TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo buka suara soal tudingan yang menyebut proyek food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah gagal. Berdasarkan data terakhir Kementerian Pertanian, pembukaan lahan untuk megaproyek tersebut pada 2020 mencapai 29,4 ribu hektare.
"Food estate itu adalah antisipasi dari potensi alih fungsi lahan. Jadi Kalimantan Tengah ada orang bilang tidak berhasil enggak betul," kata dia dalam rapat kerja nasional Kementerian Pertanian (Kementan) di Hotel Bidakara Jakarta pada Rabu, 25 Januari 2023.
Baca juga: Main-main Lumbung Pangan | Opini Tempo
Ia membeberkan total luas lahan yang dibuka di Kabupaten Kapuas pada 2020 mencapai 19.436 hektare. Angka tersebut naik sebanyak 7.257 hektare dibandingkan pada 2019, yaitu 12.179 hektare. Kemudian pembukaan lahan dilakukan di Kabupaten Pulang Pisau seluas 10.000 hektare.
Adapun luas panen di Kabupaten Kapuas, menurut Kementan, pada 2020 sebanyak 18.764 hektare dengan produktivitas 3,75 ton per hektare. Sedangkan total luas panen di di Kabupaten Pulang Pisau mencapai 9.654 hektare dengan jumlah produktivitas sebanyak 4,2 juta ton.
Sayangnya, Kementan tak menunjukan data food estate pada 2021 hingga tahun ini. Sementara itu, Syahrul menekankan lahan yang dibuka adalah rawa, bukan lahan hutan. Sehingga, memerlukan waktu lebih lama untuk menghasilkan panen dibandingkan di Pulau Jawa. Kondisi tanah di sana, tuturnya, juga membuat petani membutuhkan variasi yang sedikit asing atau berbeda dari yang biasanya. Selain itu pengembangan food estate di Kalteng selalu menghadapi tantangan banjir.
Baca juga: Aksi Petani Nyatakan Food Estate Gagal di Depan Kementerian Pertanian
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sudin menyoal sejumlah kasus di Kementerian Pertanian. Menurutnya, kementerian yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo memiliki kinerja yang buruk sekaligus banyak masalah, salah satunya ihwal program food estate.
Sudin mengaku sudah mengantongi sejumlah data yang menunjukan bahwa program food estate gagal di beberapa tempat. Sudin mengaku Komisi IV sudah menyiapkan panitia kerja (panja) khusus untuk menganalisis kegagalan program tersebut.
"Bahkan teman-teman mengusulkan bikin Pansus (panitia khusus) karena di situ banyak data yang palsu," kata Sudin dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian, Perum Bulog, Dirut PT RNI dan PT Pupuk Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan pada Senin, 16 Januari 2023.
Baca: Data Produksi Beras Kementan Diragukan, DPR: Surplus Terus Kok Impor
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
