TEMPO.CO, Jakarta - Penyaluran bantuan PSU atau prasarana sarana dan utilitas umum pada 2022 melebihi target. Pada tahun ini, kuota bantuan PSU naik 27.825 unit.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto. Dia mengatakan, bantuan PSU adalah stimulan bagi pelaku pembangunan perumahan dalam membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Pada tahun anggaran 2023, bantuan PSU untuk rumah umum senilai Rp 0,383 triliun, sedangkan pembangunan PSU perumahan MBR sebanyak 27.825 unit,” kata Iwan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Rabu lalu 25 Januari 2023.

Pada 2022, anggaran penyaluran bantuan PSU rumah umum adalah Rp 0,169 triliun dengan capaian sebanyak 20.757 unit. Capaian ini melebihi target sebesar 101,01 persen dari target 20.550 unit.

Lebih lanjut, Iwan mengungkap pembangunan rumah bersubsidi dan dukungan pembangunan PSU adalah upaya pemerintah dalam mensukseskan Program Sejuta Rumah untuk mengurangi angka backlog perumahan di Indonesia. Selain bantuan PSU, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR pada 2023 juga mengalokasikan anggaran Rp 2,022 triliun untuk pembangunan rumah susun sebanyak 5.347 unit.

Ini termasuk alokasi anggaran kegiatan multi years contract (MYC) 2022-2023 dan program OPOR (optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan rehabilitasi) sebanyak 59 tower dan hunian pekerja konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebanyak 22 tower.

“Untuk rumah susun, capaiannya pada tahun 2022 sebanyak capaian 3.872 unit dari target 3.998 unit atau sebesar 99,84 persen,” ujar Iwan.

Sementara pembangunan rumah swadaya pada 2022 terealisasi 99,80 persen atau sebanyak 185.802 unit dari target 186.172 unit. Untuk tahun ini, pembangunan rumah swadaya dialokasikan senilai Rp 3,194 triliun melalui skema program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 145.000 unit, termasuk mendukung program Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE).

Program penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah selanjutnya adalah pembangunan rumah khusus. Pada 2023, pembangunan rumah khusus dialokasikan senilai Rp 0,891 triliun untuk pembangunan 3.362 unit, termasuk loan CSRRP, kegiatan OPOR sebanyak 360 unit, dan pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN (MYC 2022-2024).

“Untuk tahun 2022, anggaran pembangunan rumah khusus sebesar Rp 1,145 triliun untuk membangun 5.770 unit dengan capaian 4.359 unit,” tuturnya.