TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia atau Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bauran kebijakan menjadi kunci penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kekhawatiran resesi dan ketidakpastian global.

"Bank Indonesia meyakini bahwa kebijakan tunggal tidak akan berhasil. Diperlukan perpaduan kebijakan untuk menjaga sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi," kata Perry dalam BI Annual Investment Forum 2023 yang dipantau secara dalam jaringan di Jakarta, Kamis, 26 Januari 2023.

Baca: Bank Indonesia Naikan Suku Bunga Acuan Jadi 5,75 Persen

Bank Indonesia akan menjaga stabilitas baik dari sasaran inflasi maupun stabilitas rupiah, serta stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan, serta terus memperkuat sinergi dengan pemerintah.

Perry mengatakan pada 2022 merupakan tahun yang sulit yang diwarnai gejolak ekonomi global, pengetatan kebijakan moneter akibat inflasi di negara maju, dan ketegangan geopolitik. Ketidakpastian global juga diperkirakan akan bertahan di 2023.

"Yang pasti, masalah geopolitik akan tetap ada dan pertumbuhan global diperkirakan akan melambat dengan kemungkinan resesi yang tinggi dan tingkat inflasi yang tinggi," ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengatakan tetap waspada dan gesit juga menjadi kunci dalam menghadapi tahun 2023. Bauran kebijakan terus diperkuat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berlanjut.

Menurut dia, tidak bisa hanya menggunakan satu instrumen kebijakan, yakni menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi domestik, tapi harus digandeng dengan kebijakan lain, seperti operasi pasar dan subsidi untuk pengendalian inflasi, stabilisasi nilai tukar rupiah, serta menghimpun cadangan devisa.

Pemahaman fundamental ekonomi, keuangan, dan siklus bisnis, serta tantangan yang akan datang akan menjadi faktor kunci keberhasilan untuk merumuskan dan mengalibrasi ulang strategi investasi untuk mencapai tujuan BI dalam mengelola cadangan.

"Tidak bisa hanya mengandalkan suku bunga untuk inflasi karena inflasi dipengaruhi oleh nilai tukar dolar AS, harga energi dan pangan yang tinggi, sehingga nilai tukar perlu distabilkan tidak hanya untuk mengurangi volatilitas tetapi juga untuk mengurangi inflasi impor," tuturnya.

Baca: OJK Lembaga Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.