TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan soal ragam smber alternatif pembiayaan yang digunakan pemerintah dalam membangun sejumlah universitas Islam negeri di Tanah Air.

Yang teranyar adalah pembangunan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) kampus kedua pada tahap 1 dan 2 melalui instrumen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN menggunakan surat berharga syariah negara (SBSN).

Baca: Bicara Utang di Universitas Islam, Sri Mulyani Sebut Bulu Kuduk Langsung Berdiri

“Namanya syariah tapi tetap utang, artinya kita bayar kembali dan itu tidak apa-apa, tetap menggunakan syariah," ujar Sri Mulyani dalam sambutannya di acara 'Ground Breaking Ceremony The Development of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase 2', pada Ahad, 22 Januari 2023.

"Instrumennya di desain sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetap hati-hati secara keuangan dan secara keislaman, dikelola dengan baik, dibayar kembali dengan baik."

Investasi di sektor pembangunan tak boleh ditunda

Ia menekankan bahwa agar Indonesia agar dapat menjadi negara yang maju, makmur, adil, dan bermartabat, diperlukan investasi di sektor pembangunan yang tidak boleh ditunda. Begitu juga dengan keuangan negara untuk membangun umat seluruh masyarakat Indonesia.

"Terutama para generasi mudanya agar mereka terus maju, menjadi generasi-generasi yang terus bisa mencapai cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Ia lalu menjelaskan sumber alternatif pembiayaan lainnya seperti dari Arab Saudi dengan total nilai Rp 10 triliun. Rinciannya adalah dari Saudi Fund for development (SFD) sebesar Rp 2,7 triliun dan Islamic Development Bank (IsDB) dengan nilai utang sebesar Rp 7,3 triliun.

“Untuk pinjaman yang sekarang ini yang masih aktif Rp 2,75 triliun. Artinya yang tidak aktif itu sudah kita bayar kembali," ucap Sri Mulyani.

Sejumlah universitas yang dibiayai pembangunannya dari utang lembaga-lembaga itu meliputi UIN Alauddin, UIN Sunan Gunung Djati, UIN Raden Fatah Palembang, UIN Walisongo Semarang, UIN mataram, UIN Sunan Ampel Surabaya, Institut Agama Islam nasional Raden Intan Lampung, IAIN Sultan Taha Saifudin Jambi, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Imam Bonjol Padang, dan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Selanjutnya: "Itu kita bangun semuanya dengan..."

<!--more-->

"Itu kita bangun semuanya dengan uang negara. Memang dipinjami dulu, tapi kita bayar pakai uang negara,” kata Sri Mulyani.

Meski begitu, bendahara negara itu memastikan bahwa pembiayaan pembangunan yang terbesar berasal dari APBN yang mencapai hingga Rp 9,6 triliun.

Pembiayaan itu melalui proyek Surat Berharga Syariah Negara atau Project Based Sukuk (PBS) yang digunakan untuk membangun berbagai perguruan tinggi Islam Negeri di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2023 yang berjumlah hingga 199 proyek.

Lebih jauh, Sri Mulyani menekankan bakal terus menjaga keuangan negara menjadi instrumen yang bisa diandalkan untuk pembangunan. Untuk melindungi rakyat pada saat rakyat menghadapi ancaman seperti pandemi.

Salah satunya terlihat dari bagaimana melindungi masyarakat ketika menghadapi syok seperti harga minyak yang melonjak 2-3 kali lipat.

APBN sebagai shock absorber

"Itu pakai uang negara. Guncangan yang luar biasa itu bisa mempora-porandakan sebuah negara, sebuah perekonomian, dan sebuah bangsa dan masyarakat . APBN biasanya menjadi shock absorber, menjadi penahan guncangan,” katanya.

Oleh karena itu, ia berharap agar fasilitas yang dibangun menggunakan dana APBN dalam hal ini adalah Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim akan bisa menjadi universitas kelas dunia dan yang terbaik di dunia.

“Jangan hanya berpikir kelas lokal atau kelas nasional, ambisinya adalah menjadi kelas dunia. Saya haqqul yakin itu bisa dilaksanakan oleh civitas akademika nya,” tutur Sri Mulyani.

Baca juga: Peringatan Resesi 2023 Disebut Alarm Palsu, Begini Tanggapan Sri Mulyani

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.