TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Survei Indonesia (LSI) memaparkan hasil temuannya mengenai dampak pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Meski telah dicabut, publik masih mengharapkan tetap mendapatkan bantuan sosial (Bansos).

Kesimpulan hasil survei bertajuk "Kinerja Presiden, Pencabutan PPKM, Ketersediaan Bahan Pokok dan BBM, serta Peta Politik Terkini" itu dilansir LSI dalam laman resminya kemarin, Ahad, 22 Januari 2023.

Menurut catatan LSI, PPKM secara resmi dicabut oleh Jokowi banyak diketahui publik. Sekitar 47 persen publik tahu bahwa Jokowi secara resmi telah mencabut PPKM. Dari yang tahu, mayoritas setuju dengan pencabutan PPKM tersebut.

Hasil survei LSI yang dilakukan pada 7 sampai 11 Januari 2023 itu lebih jauh menyebutkan, awareness terhadap pencabutan PPKM lebih tinggi di kelompok perempuan, usia lebih dari 55 tahun, pendidikan tinggi, kalangan pegawai, guru/dosen/professional, dan berpendapatan lebih dari Rp 4 juta, terutama perkotaan, di DKI Jakarta.

Keputusan pencabutan PPKM dinilai akan berdampak pada sentimen yang lebih positif terhadap perbaikan perekonomian.

Seperti diketahui, pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM untuk mengendalikan penyebarannya di masyarakat. Sebagai konsekuensinya, di lapangan sangat menekan kegiatan perekonomian secara umum.

Namun demikian, LSI mencatat dalam hasil surveinya, meskipun kebijakan PPKM sudah dicabut tapi hampir semua warga sebanyak 82.1 persen berharap agar pemerintah tetap memberikan Bansos kepada warga yang membutuhkan.

Hal ini terutama karena perekonomian dianggap secara umum belum pulih dan situasi global yang memaksa pemerintah harus menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), semakin memberatkan warga yang tengah berupaya bangkit dari keterpurukan akibat pandemi.

Selain itu, masih dalam hasil kesimpulan LSI, banyak warga yang menilai positif hasil kerja pemerintahan Jokowi dalam mengurangi jumlah orang miskin, membuat harga-harga kebutuhan pokok agar makin terjangkau, menyediakan lapangan, kerja dan mengurangi pengangguran.

Di akhir kesimpulan, LSI mengatakan pemulihan perekonomian nasional mungkin masih belum bisa dicapai, tapi publik memberi apresiasi positif atas upaya pencapaiannya yang dilakukan pemerintahan Jokowi.

Dalam survei nasional LSI itu, target populasi survei adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon seluler, sekitar 83 persen dari total populasi nasional.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Dengan teknik RDD sampel sebanyak 1221 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei diperkirakan sekitar 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen asumsi simple random sampling.

ANDRY TRIYANTO TJITRA | EKA YUDHA SAPUTRA

Baca: Sri Mulyani Dukung Risma Jalankan Program Pengentasan Kemiskinan Terpadu

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.