TEMPO.CO, Jakarta - Berita ekonomi dan bisnis terpopuler pada Ahad, 22 Januari 2023 adalah tentang Kementerian Perhubungan atau Kemenhub yang meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan pemerintah daerah mengembangkan destinasi pariwisata pantai untuk menghidupkan jalur pantai selatan Jawa.

Kemudian adalah tentang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang blak-blakan mengungkap utang untuk pembangunan kampus. Berita populer selanjutnya masih tentang Sri Mulyani yang menanggapi tentang tudingan alarm palsu terkait resesi.

Berita ekonomi dan bisnis lainnya yang banyak dibaca adalah tanggapan biro perjalanan umroh terkait dampak rencana kenaikan biaya perjalanan haji. Kemudian tentang penjelasan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief mengenai alasan kenaikan biaya perjalanan haji.

Berikut rangkuman berita ekonomi dan bisnis terpopuler di Tempo.co.

1. Kemenhub Minta Kemenparekraf Kembangkan Potensi Wisata di Jalur Pantai Selatan Jawa

Kementerian Perhubungan atau Kemenhub meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan pemerintah daerah mengembangkan destinasi pariwisata pantai untuk menghidupkan jalur pantai selatan Jawa (Pansela). Jalur tersebut berada di Jawa Barat dari Pelabuhan Ratu di Sukabumi sampai Pangandaran yang memiliki 13 pantai.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno mengatakan bahwa hal tersebut sangat berpotensi untuk di kembangkan. "Kita akan dorong Kemenparekraf dan pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata yang ada, supaya masyarakat berminat melewati jalur ini," ujar dia lewat keterangan tertulis dikutip pada Sabtu, 21 Januari 2023.

Sementara itu, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, Kementerian PUPR, Akhmad Cahyadi menjelaskan jalur pantai selatan dari hingga Pangandaran panjangnya 416 kilometer dengan lebar jalan 7 meter. Menurut dia, kondisi jalannya sudah cukup baik, hanya ada di beberapa tempat yang kondisinya sedikit rusak.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

2. Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Utang untuk Pembangunan Kampus

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap nominal utang untuk pembangunan kampus. Namun ia mengatakan pembiayaan pembangunan kampus lebih besar jumlahnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan dengan utang atau pinjaman luar.

"Nah, yang lebih besar sebetulnya dari APBN sendiri, instrumen pembiayaan kita, melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) proyek atau Project Based Sukuk (PBS). Ini kita membangun berbagai perguruan tinggi islam negeri di Indonesia dari 2015 hingga 2023 ini ada 199 proyek," kata Sri Mulyani saat memberikan sambutan di Universitas Islam Negeri (UIN) Malik Ibrahim Malang, Minggu, 22 Januari 2023.

Sri Mulyani lantas menanggapi soal ground breaking pembangunan kampus UIN Malik Ibrahim yang menggunakan dana dari Saudi Fund for Development. Dia mengingatkan bahwa itu merupakan utang yang harus dibayar. "Sama seperti kita banyak menggunakan Islamic Development Bank. Itu juga utang yang sampai hari ini kita telah membangun banyak sekali perguruan-perguruan tinggi di Indonesia," ujar Sri Mulyani. Dia melanjutkan, total pinjaman Indonesia dari Islamic Development Bank untuk membangun kampus-kampus di Indonesia adalah sebesar Rp 7,3 triliun dan pinjaman sekarang yang masih aktif adalah Rp 2,75 triliun.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

3. Peringatan Resesi 2023 Disebut Alarm Palsu, Begini Tanggapan Sri Mulyani

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menanggapi soal resesi 2023 yang disebut-sebut sebagai false alarm atau alarm palsu. Sri Mulyani mengatakan, alarmnya tidak salah. Tetapi, berbunyi di negara tetangga sehingga di Indonesia terdengar. Oleh sebab itu, tak salah bila Presiden Joko Widodo mengatakan untuk berhati-hati di tahun ini. Dia pun mengibaratkan resesi sebagai cuaca buruk dengan hujan deras dan petir menyambar-nyambar.

"Kalau pimpinan negara kita mengatakan 'eh itu lho sedang bergulung-gulung awannya, gelap, menyambar-nyambar'. Itu nggak salah dan memang kelihatan," kata Sri Mulyani dalam seminar ekonomi nasional di Malang, Jawa Timur, Minggu, 22 Januari 2023.

Dia melanjutkan, masalah alarm resesi memang benar, tetapi posisi ekonomi Indonesia sedang naik. Menurutnya jika tidak waspada, Indonesia bisa saja terdampak dari resesi.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

4. Biaya Haji Diusulkan Naik, Biro Perjalanan : Biaya Umrah Tidak Terpengaruh

Biaya penyelenggaraan ibadah haji diusulkan naik tahun ini. Biro perjalanan mengatakan kenaikan biaya haji tidak berdampak pada biaya umrah. Diprediksi jumlah jamaah umrah akan naik. "Untuk travel-travel umrah sampai saat ini tidak ada pengaruhnya karena beda penanganan di sananya dan beda sistem manajemennya lah," kata pengusaha Halimatus Sa'adah Umroh Tour & Travel Cilegon, Banten Ahmad Hidayat saat dihubungi Tempo, Minggu, 22 Januari 2023.

Dia menuturkan, sampai saat ini umrah tidak ada kenaikan di biro perjalanan dan masih berada di kisaran Rp 25 juta hingga Rp 35 juta. Menurut Ahmad, perhitungan haji dan umrah berbeda. Oleh sebab itu jika biaya haji naik, biaya umrah belum tentu naik.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

5. Biaya Perjalanan Haji Naik, Ini Penjelasan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Kementerian Agama atau Kemenag menjelaskan ihwal usulan kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan jemaat untuk ibadah haji tahun 2023. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief menjelaskan, Kemenag mengusulkan kenaikan itu karena ada perubahan skema persentase komponen Bipih dan Nilai manfaat. “Pemerintah mengajukan skema yang lebih berkeadilan dengan komposisi 70 persen Bipih dan 30 persen nilai manfaat,” kata Hilman melalui keterangan resmi, dikutip Tempo, Minggu, 22 Januari 2023.

Hilman mengatakan usulan tersebut ditujukan agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk yang masih antre keberangkatan, tidak habis. Sebab, pemanfaatan dana nilai manfaat terus mengalami peningkatan sejak 2010 hingga 2022. Pada 2010, nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana setoran awal yang diberikan kepada jemaah hanya Rp 4,45 juta. “Padahal, Bipih yang harus dibayar jamaah sebesar Rp 30,05 juta. Komposisi nilai manfaat hanya 13 persen sementara Bipih 87 persen,” kata Hilman.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.