TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan empat hal yang menjadi fokus untuk ditangani pada tahun 2023 ini. Keempat hal itu adalah inflasi, kemiskinan ekstrem, investasi, hingga stunting.

Ia menjelaskan, laju inflasi harus diredam karena dapat mempengaruhi banyak hal. Kenaikan harga ini juga jadi diwanti-wanti oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar seluruh institusi pemerintah, tidak hanya Bank Indonesia (BI), untuk bergerak bersama mengendalikan inflasi.

Baca: Sri Mulyani Siapkan Rp 23 Trilun untuk IKN Tahun 2023, untuk Proyek Apa Saja?

“Saya berharap tentu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan instrumen fiskalnya, kita punya anggaran ketahanan pangan, termasuk untuk pertanian, serta punya dana transfer ke daerah," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu, 18 Januari 2023.

Adapun pemerintah daerah dan pusat, kata dia, juga harus bersama-sama mengatasi inflasi. "Terutama dari sisi suplai dan distribusi."

Pertumbuhan ekonomi tinggi diiringi kesenjangan melebar

Agar bisa menurunkan atau menghilangkan kemiskinan ekstrem, kata Sri Mulyani, pemerintah memberikan perhatian dengan menggunakan instrumen fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasalnya, negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi cukup tinggi seperti Indonesia, lazimnya dibarengi dengan kesenjangan yang juga melebar.

Berikutnya adalah fokus menangani investasi. Sri Mulyani menyebutkan, dengan tren perekonomian dunia yang melemah, maka iklim investasi yang berdampak pada penurunan biaya dan risiko investasi harus dibangun. Dengan begitu, meski suku bunga naik, investor tetap bisa percaya diri akan mendapatkan keuntungan dari investasi yang ditanamkan di Tanah Air.

Soal ini, kata bendahara negara ini, Kemenkeu bekerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian, lembaga akan siap menggunakan instrumen untuk mendorong dan mengakselerasi investasi. Sebab, pada gilirannya, investasi akan memacu penciptaan kesempatan kerja dan menurunkan kesejahteraan rakyat.

Fokus terakhir adalah penanganan stunting. Sri Mulyani menyebutkan anak-anak balita yang kurang gizi nantinya dapat mengalami pertumbuhan yang tidak maksimal. Walaupun angka stunting sudah turun dari 33 persen ke 24 persen, namun pemerintah akan terus menekannya agar dapat jauh berkurang.

Selanjutnya: "Teman-teman di Kemenkeu harus berpikir..."

<!--more-->

"Teman-teman di Kemenkeu harus berpikir bagaimana instrumen fiskal dan peranan kita untuk bisa mendorong agar stunting menurun, terutama ekerja sama dengan seluruh pihak, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah karena keberadaan Kemenkeu di seluruh Indonesia,” ucap Sri Mulyani.

Pada tahun 2022 lalu, kata Sri Mulyani, Indonesia dapat melalui berbagai tantangan dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan pemulihan ekonomi yang kuat, pandemi Covid-19 yang terkendali, dan kegiatan masyarakat yang sudah mulai pulih. Dengan begitu, berbagai prestasi itulah yang menjadi bekal RI memasuki tahun 2023 dengan optimisme.

Pemulihan ekonomi di tengah tantangan

Namun, ia juga menekankan bahwa pencapaian itu tak bisa lantas membuat Indonesia berpuas diri. Pasalnya, di tahun ini, Indonesia juga menyiapkan dan menata diri untuk menjaga Tanah Air dari berbagai tantangan baru.

Terlebih tahun 2023 ditandai dengan situasi tren perekonomian dunia melemah karena berbagai faktor. Sejumlah faktor yang dimaksud meliputi inflasi tinggi karena komoditas, kenaikan suku bunga acuan, serta berbagai konsekuensinya kepada pelemahan ekonomi.

Jokowi sebelumnya meminta para kepala daerah untuk lebih teliti lagi menghitung kenaikan-kenaikan harga. Sebab, perhitungan yang salah bisa menyebabkan inflasi.

"Jangan sampai kita keliru membuat kebijakan, sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan," kata Jokowi saat membuka acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda di SICC, Sentul, Selasa 17 Januari 2023.

Lebih jauh Jokowi mengatakan, saat ini kondisi ekonomi global sedang terguncang, dan inflasi merupakan momok semua negara dalam situasi saat ini. Untuk itu, Jokowi mengingatkan agar pemerintah daerah tidak turut menyumbang inflasi dengan menerapkan kebijakan tidak teliti.

"Patut kita syukuri inflasi kita terakhir di angka 5,5 persen. Coba dilihat di negara-negara lain bahkan sudah ada yang sampai ke 9,2 persen di Uni Eropa," kata Jokowi.

ANTARA | ADE RIDWAN

Baca juga: Sri Mulyani Masuk Daftar Forbes 50 Over 50: Asia 2023, Perempuan Sukses Berusia di Atas 50 Tahun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.