Dana Alokasi Khusus Kemenhub Tahun Ini Fokus Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan

Rabu, 18 Januari 2023 14:16 WIB

Menteri Pehubungan Budi Karya Sumadi saat meluncurkan penerbitan dan bedah buku "Tol Laut Konektivitas Visi Poros Maritim Indonesia" secara virtual di Jakarta, Senin (21/9).

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai Dana Alokasi Khusus (DAK) khususnya bidang transportasi perairan merupakan instrumen penting dalam mendukung dan mendorong peningkatan rasio konektivitas sektor transportasi laut nasional.

"Salah satu target kinerja transportasi laut tahun 2023 adalah tercapainya rasio konektivitas transportasi laut nasional," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha dalam keterangan di Jakarta, Rabu 18 Januari 2023.

Pada 2023, Kemenhub mengalokasikan DAK sebesar Rp119 miliar yang tersebar pada 20 pelabuhan di 12 kota/kabupaten dan 3 provinsi.

Baca: Tarif LRT Jabodebek Sudah Diajukan ke Kemenhub, Berapa Besarannya?

Kegiatan DAK tahun 2023 ini masih fokus pada kegiatan rehabilitasi fasilitas pelabuhan. Sesuai arahan dan ketentuan dari Kementerian PPN/Bappenas masih merupakan DAK penugasan dengan lokasi prioritas di 16 propinsi dan 60 kabupaten. Proses penyusunan DAK bidang transportasi perairan tahun anggaran 2023 telah selesai dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu penilaian awal sinkronisasi dan harmonisasi, serta rencana kegiatan.

Saat acara Bimbingan Teknis Strategi Percepatan Pelaksanaan DAK Bidang Transportasi Perairan Tahun 2023, dia mengatakan tahun ini merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan DAK penugasan di sektor transportasi laut dimana terdapat arah kebijakan, target, dan sasaran, serta ketentuan umum, yang menjadi perhatian utama dalam rangka proses perencanaan dan pelaksanaan DAK transportasi laut.

Selanjutnya:

Advertising
Advertising

<!--more-->

Berdasarkan hasil laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Transportasi Perairan, pada tahun 2021 dialokasikan DAK sebesar Rp88,1 miliar pada 21 pelabuhan di 15 kota/kabupaten, selanjutnya pada tahun 2022 dialokasikan DAK sebesar Rp81,5 miliar pada 19 pelabuhan di 13 kota/kabupaten dan 1 provinsi.

Tahun Anggaran 2022, kata dirjen, penyelenggaraan kegiatan DAK berjalan dengan baik dengan rata-rata realisasi fisik sebesar 88,8 persen dan realisasi keuangan pada subsektor perhubungan laut sebesar 82 persen.

Program kegiatan DAK berfokus pada 6 provinsi yang pelaksanaannya telah dilakukan di 19 lokasi pelabuhan pada 13 kabupaten/kota dan 1 provinsi dengan total pagu anggaran sebesar Rp81,5 miliar.

Ditjen Perhubungan Laut menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pencapaian tiga pemerintah daerah yang bekerja maksimal dalam rangka penyelesaian target fisik 100 persen pembangunan, khususnya pada daerah dengan kompleksitas jenis pekerjaan yang cukup tinggi yakni Kabupaten Lombok Barat, Kota Tidore Kepulauan, dan Kabupaten Teluk Wondama.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Kemenhub Tetapkan 17 Bandara Internasional, Berikut Daftarnya

1 hari lalu

Kemenhub Tetapkan 17 Bandara Internasional, Berikut Daftarnya

Kemenhub akan terus mengevaluasi penataan bandara secara umum, termasuk bandara internasional.

Baca Selengkapnya

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

2 hari lalu

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

Menhub Budi Karya membahas rencana pengembangan jaringan transportasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dengan Jepang.

Baca Selengkapnya

Cerita Vanny Rosyane Korban KDRT Pejabat Kemenhub, Disekap hingga Dihantam Koper

3 hari lalu

Cerita Vanny Rosyane Korban KDRT Pejabat Kemenhub, Disekap hingga Dihantam Koper

Dalam kasus dugaan KDRT ini, Polres Metro Tangerang Kota menetapkan Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke Asep Kosasih sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya

Rencana Rute KRL Tembus hingga Karawang, KCI: Ada Rencana, Tunggu Pemerintah

3 hari lalu

Rencana Rute KRL Tembus hingga Karawang, KCI: Ada Rencana, Tunggu Pemerintah

Keputusan memperpanjang rute perjalanan KRL hingga ke Karawang merupakan wewenang pemerintah.

Baca Selengkapnya

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

4 hari lalu

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya

Penumpang di Ternate Tujuan Manado Beralih Gunakan Kapal Antarpulau

6 hari lalu

Penumpang di Ternate Tujuan Manado Beralih Gunakan Kapal Antarpulau

Sejumlah penumpang di Kota Ternate, Maluku Utara tujuan Manado, Sulawesi Utara, beralih menggunakan kapal antarpulau lintas Kota Ternate-Manado.

Baca Selengkapnya

Kemenhub Imbau Masyarakat Tinggalkan Travel Gelap, Ini 5 Dampak Buruk Menggunakannya

7 hari lalu

Kemenhub Imbau Masyarakat Tinggalkan Travel Gelap, Ini 5 Dampak Buruk Menggunakannya

Hindari risiko fatal dengan travel gelap. Ketahui dampak buruknya, termasuk kecelakaan, asuransi, dan tarif tak jelas.

Baca Selengkapnya

Mudik Lebaran Dibayangi Masalah Kemacetan dan Infrastruktur, Dosen ITS Jelaskan Perspektif Perencana Transportasi

9 hari lalu

Mudik Lebaran Dibayangi Masalah Kemacetan dan Infrastruktur, Dosen ITS Jelaskan Perspektif Perencana Transportasi

Momentum mudik kali ini kembali diiringi oleh permasalahan yang terjadi dari tahun ke tahun.

Baca Selengkapnya

Hampir 10 Ribu Orang Naik Kereta Makassar - Parepare Selama Libur Lebaran

10 hari lalu

Hampir 10 Ribu Orang Naik Kereta Makassar - Parepare Selama Libur Lebaran

Kementerian Perhubungan mencatat jumlah penumpang kereta Makassar - Parepare pada masa angkutan Lebaran mencapai 9.475 orang.

Baca Selengkapnya

Kemenhub Klaim Kebijakan WFH Kurangi Kepadatan Lalu Lintas Arus Balik Lebaran

11 hari lalu

Kemenhub Klaim Kebijakan WFH Kurangi Kepadatan Lalu Lintas Arus Balik Lebaran

Juru Bicara Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, Adita Irawati menyatakan kondisi lalu lintas pada Selasa, 16 April 2024 mulai landai. Hal itu berkenaan dengan strategi pemerintah mengurai kepadatan saat arus balik lebaran dengan penerapan work from home.

Baca Selengkapnya