TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yakin keuangan negara pada tahun 2023 dapat dikelola dengan baik, dengan sikap optimistis namun waspada.

"Semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah harus makin baik dan tepat mengelola anggarannya. Tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan akuntabel, tidak boleh ada korupsi," tulis Sri Mulyani pada caption di unggahan di media sosial Instagramnya @smindrawati, Selasa, 17 Januari 2023.

Baca: Sri Mulyani Sebut Pemerintah Kucurkan Rp 422 T untuk Subsidi Energi Tahun 2022

Pada unggahan tersebut, dia juga mengungkapkan soal Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara Jakarta, Senin, 16 Januari 2023 dengan agenda evaluasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2022 dan pelaksanaan APBN 2023.

"Kondisi ekonomi dunia tahun 2022 sangat menantang dan kompleks. Perang di Ukraina, disrupsi rantai pasok menyebabkan kenaikan harga komoditas pangan dan energi serta mineral," ujar Sri Mulyani.

Bendahara negar ini menjelaskan, APBN 2022 telah menjadi instrumen penting untuk melindungi rakyat dan ekonomi (shock absorber dan counter cyclical) sejak pandemi dan masa pemulihan.

Lebih lanjut, dia menuturkan tahun 2022 berhasil dilalui Indonesia dengan pemulihan ekonomi yang kuat di angka 5,7 persen pada Kuartal III. Semua daerah kembali pulih, kata dia, termasuk Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terpukul berat selama pandemi pulih dengan pertumbuhan 6,7 persen pada Kuartal III.

Dia juga mencatat kebangkitan semua sektor, termasuk sektor transportasi tumbuh 21 persen serta akomodasi makanan dan minuman tumbuh 11 persen, begitu juga dua sektor lain yang juga mengalami pukulan tajam selama pandemi.

Selanjutnya: "APBN 2022 memberikan bansos..."

<!--more-->

"APBN 2022 memberikan bansos (bantuan sosial) hingga Rp 461 triliun dan subsidi BBM Listrik dan LPG mencapai Rp 555 triliun. Anggaran sangat besar tersebut untuk melindungi rakyat dari guncangan global," tutur Sri Mulyani.

Dia melanjutkan, APBN 2022 juga mulai pulih dan sehat. Penerimaan Negara naik Rp 615 triliun atau tumbuh 30,6 persen, yaitu mencapai Rp 2626,4 triliun atau 115 persen dari target. Selain itu, belanja Negara mencapai Rp 3091 triliun atau naik 10 persen untuk melindungi rakyat dan mendorong pemulihan ekonomi.

"Defisit menurun tajam sebesar Rp 310,7 triliun menjadi 2,38 persen PDB (Produk Domestik Bruto), jauh lebih rendah dari rencana awal 4,5 persen PDB dan turun dibawah 3 persen PDB lebih cepat satu tahun dari aturan UU 2/2020," ungkap Sri Mulyani.

Dia menegaskan, APBN 2023 tetap akan menjadi instrumen penting menjaga ekonomi dan rakyat dari risiko resesi dunia dan guncangan geopolitik.

"Anggaran (2023) pendidikan mencapai Rp 612 triliun - perlindungan sosial Rp 476 triliun; kesehatan Rp 178 triliun; ketahan energi Rp 341 triliun; ketahanan pangan Rp 104 triliun; infrastruktur Rp 392 triliun," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Pemulihan Ekonomi Tahun 2022 Merata, Sri Mulyani Ingatkan untuk Tetap Waspada

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.