Pembangunan IKN, Ahli Tata Kota: Harus Kombinasi Fungsi Pemerintah, Industri, dan Wisata

Selasa, 17 Januari 2023 10:33 WIB

Sebuah mobil keluar dari gerbang pusat Persemaian Mentawir di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis 18 Agustus 2022. Pembangunan pusat persemaian bibit tanaman di lahan seluas 120 hektare tersebut dapat memproduksi hingga 15 juta bibit benih pohon dalam satu tahun yang difungsikan untuk program rehabilitasi hutan dan lahan di sekitar IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

TEMPO.CO, Jakarta - Analis tata kota dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Arsitektur, Lanskap, dan Teknologi Lingkungan (FALTL) Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menanggapi soal pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurut dia, ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur harus memiliki fungsi kombinasi.

“Jadi untuk IKN harus banyak kombinasi antara fungsi pemerintah, fungsi industri, atau wisata. Jika mampu menjadi pusat layanan internasional akan lebih bagus lagi, seperti Abu Dhabi sebagai hub transit internasional dan Rotterdam hub perdagangan laut, dan lain-lain,” ujar dia kepada Tempo pada Senin, 16 Januari 2023.

Baca Juga: Kementerian PUPR Targetkan Impounding Bendungan Sepaku Semoi di IKN Juni 2023

Yayat menuturkan, aspek utama pembangunan kota yang utama adalah pembiayaan. Kalau swasta, kata dia, pasti sudah punya pengalaman dalam skala yang tidak terlalu besar misalnya antara 1.000 sampai dengan 3.000 hektare.

Namun, sebuah ibu kota yang cukup besar dan luas, juga membutuhkan kepastian anggaran yang mendukung dari sumber utamanya yaitu anggaran pemerintah sebagai pemicu pertumbuhan kota. Jika kota itu punya fungsi strategis secara ekonomi dan transportasi, maka dana internasional atau invenstor pasti akan cepat masuk.

Advertising
Advertising

“Kota yang memiliki sumber daya utama disektor ekonomi seperti industri tentu akan lebih cepat lagi perkembangannya,” ucap Yayat.

Sedangkan untuk waktunya, menurut Yayat, untuk membangun kota baru, tidak ada batasannya. Dia menjelaskan bahwa kota akan terus dibangun seiring dinamika sosial ekonomi penduduknya. Namun untuk suatu kota baru yang dimulai dari awal membutuhkan waktu sekitar 20 sampai dengan 30 tahun.

“Itu juga sangat tergantung dari dinamika ekonomi dan sosialnya serta mulai tumbuh kembangnya fungsi-fungsi pelayanan perkotaan,” tutur Yayat.

Sebelumnya, Sekretaris Otorita IIKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya membeberkan prioritas pembangunan ibu kota baru di tahun 2023. Pemerintah memang sedang gencar melakukan pembangunan untuk pemindahan ibu kota negara baru yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tersebut.

Selanjutnya: Prioritas Pembangunan di IKN pada 2023

Berita terkait

Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan

12 jam lalu

Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan

OIKN berkolaborasi dengan Tony Blair Institute Indonesia yang sudah menyediakan beberapa set Starlink Flat High-Performance Kit untuk dipasang di ibu kota baru tersebut

Baca Selengkapnya

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

14 jam lalu

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

Menurut Ketua Badan Pengurus Harian AMAN Sejak awal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pemerintah tidak pernah melibatkan komunitas adat terdampak

Baca Selengkapnya

Kemenko PMK Soroti Kurangnya Bidang Riset dalam Industri Elektronik Indonesia

15 jam lalu

Kemenko PMK Soroti Kurangnya Bidang Riset dalam Industri Elektronik Indonesia

Kemenko PMK menyebutkan, serapan kerja di industri elektronik Indonesia masih rendah, terutama di bidang riset.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

17 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Berkas Kasus Bendesa Adat Bali Diduga Peras Pengusaha Rp10 Miliar Dilimpahkan ke Pengadilan

1 hari lalu

Berkas Kasus Bendesa Adat Bali Diduga Peras Pengusaha Rp10 Miliar Dilimpahkan ke Pengadilan

Bendesa Adat Berawa Ketut Riana diduga memeras pengusaha yang membutuhkan rekomendasi perizinan investasi

Baca Selengkapnya

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

1 hari lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

1 hari lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

1 hari lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

1 hari lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

1 hari lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya