TEMPO.CO, Jakarta -Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan ada lebih dari 100 investor yang berminat untuk berinvestasi di ibu kota baru. Namun, baru ada 71 yang menyerahkan Letter of Intent (LoI) atau surat niat untuk berinvestasi, tiga di antaranya sudah mendapatkan Surat Izin Prakasa Proyek (SIPP) dari pemerintah.

“Saat ini sektor infrastruktur dan utilitas yang paling banyak diminati oleh investor,” ujar dia lewat keterangan tertulis yang dikutip pada Kamis, 12 Januari 2023.

Selain itu, yang juga diminati adalah mixed used dan komersial, perumahan, jasa konsultan, kesehatan, perkantoran swasta dan BUMN, perkantoran pemerintah serta teknologi. ”Kami yakin infrastruktur di IKN yang menjadi fokus tahun 2023 dapat berjalan sesuai rencana atau bahkan lebih cepat,” kata Bambang.

Baca Juga: 15 Proyek Prioritas Pembangunan IKN Masuk Proses Lelang, Otorita: HUT RI 2024 Siap Digelar di Ibu Kota Baru

Menurut Bambang pemerintah akan terus bekerja keras untuk mendatangkan investor ke IKN karena sesuai komitmen yang tidak mau membebankan APBN dalam pembangunannya. IKN, kata dia, sangat penting untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia.

“Bahkan tak hanya Indonesia yang akan merasakan dampak ekonomi dari IKN, Malaysia juga sebagaimana yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia,” ucap Bambang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyaksikan serah terima 11 LoI investor Malaysia untuk membangun IKN pada 9 Januari 2023 di Istana Kepresidenan Bogor. LoI itu diserhkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Internasional Malaysia Teungku Zafrul bin Teungku Abdul Aziz kepada Kepala Ototita IKN Bambang Susantono.

Menurut Bambang, sebelas perusahaan itu adalah Aliance MEP, Berjaya, Boustead Properties, Carsome, HCM Engineering, i2 Energy, Olympic Cable, Pharmaniaga, Reneuco, Success Electronics & Transformer Manufacturer dan Tenaga Nasional. Dia mengatakan LOI itu akan segera ditintaklanjuti segera.

Setelah menerima LoI, kata Bambang, maka tahap berikutnya otorita akan memberikan jawaban formal dengan melampirkan beberapa dokumen, salah satunya surat perjanjian kerahasiaan (non-disclosure agreement/ NDA). “Setelah NDA ditandatangani, otorita akan memberikan dana pendukung dan data teknis calon investor,” ucap Bambang.

Sebelas investor dari Malaysia berminat menanamkan modalnya di berbagai sektor. Antara lain pengelolaan sampah (waste managemen), infrastruktur telekomunikasi, properti, jalan raya, layanan kesehatan dan farmasi, energi terbarukan, hingga ke platform e-commerce.

Selanjutnya: Prioritas pembangunan di ibu kota baru<!--more-->

Sementara, Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya membeberkan prioritas pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada tahun 2023. “Prioritas pembangunan di IKN 2023 sesuai paket yang sudah ditetapkan dan sedang dalam proses lelang, total ada 15 kegiatan,” ujar Jaka saat dihubungi, Kamis.

Lima belas proyek tersebut dibagi ke dalam tiga sektor. Pertama sumber daya air ada satu kegiatan yakni pembangunan embung KIPP Kabupaten Penajam Paser Utara. Kedua bina marga ada tiga kegiatan, yakni pembangunan jalan akses persemauan IKN Mentawir, pembangunan dermaga logistik pembangunan IKN, dan duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.

Sektor ketiga ada cipta karya yang memiliki 11 kegiatan proyek. Antara lain, pembangunan IPA Kap. 300 L/detik dan bangunan pendukung SPAM Sepaku, jaringan perpipaan transmisi air minum SPAM Sepaku paket 1 dan 2. Ada juga pembangunan jaringan distribusi (JDU) dan jaringan distribusi pembagi (JDP) SPAM Sepaku tahap 1, serta pembangunan IPAL 1, 2, 3 kawasan inti pusat pemerintahan IKN.

Selain itu pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu 1 KIPP-IKN. Lainnya ada pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator 1, 2, 3, dan 4.

Jaka pun, mengaku masih optimis dengan target Hari Ulang Tahun (HUT) Kementerian Republik Indonesia (RI) bisa digelar di ibu kota baru. “Insya Allah optimis kalau 17 Agustus 2024 dapat dilaksanakan di IKN,” kata Jaka.

Baca Juga: Laporan Human Rights Watch: Jokowi Kesampingkan HAM Demi IKN

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.