TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengantisipasi dampak memburuknya perekonomian global, khususnya yang terjadi pada industri tekstil. Salah satunya upaya yang dilakukan adalah memperketat pengawasan terhadap importasi pakaian bekas dan usaha thrifting ilegal yang masih marak terjadi di Indonesia.

"Kami sedang dalam proses untuk pengamanan tekstil, khususnya yang padat karya yaitu akan menerapkan bea masuk tindakan pengamanan sementara maupun bea masuk anti dumping sementara," tutur Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kasan saat ditemui Tempo di kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat, 6 Januari 2023.

Tindakan tersebut akan dilakukan bersama Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Kasan menjelaskan KPPI dan KADI akan menginvestigasi selama sekitar 60 hari. Jika investigasi sudah rampung, aturan dari tindakan pengamanan tersebut akan berlaku selama 200 hari.

"200 hari itu kan hampir setengah tahun lebih, lumayan. Itu sudah membantu meredam barang-barang impor yang masuk ke Indonesia melalui entah itu dia dumping atau lonjakan," kata dia.

Namun, Kasan mengaku belum bisa memastikan kapan investigasi bersama KPPI dan KADI akan dimulai. Tetapi ia optimistis langkah tersebut dapat meredam masuknya barang-barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia.

Ia menekankan importasi pakaian bekas adalah kegiatan yang ilegal dan sangat merugikan para pelaku usaha tekstil dalam negeri. Ditambah saat ini, industri tekstil sedang mengalami tekanan lantaran terjadi penurunan permintaan ekspor. Imbasnya, terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap karyawan di sejumlah wilayah Indonesia.

Karena itu, pemerintah kini tengah berusaha memperkuat pasar Indonesia untuk menyerap hasil produksi dalam negeri. Dengan menggandeng KPPI dan KADI, ia menilai pemerintah melalui Kemendag dapat memperkuat pasar domestik sehingga Indonesia bisa bertahan dari tekanan eksternal.

Sebelumnya, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mencatat sepanjang 2022, total karyawan yang terkena PHK mencapai 60 ribu orang. Hal itu terjadi pada perusahaan padat karya berorientasi ekspor karena terjadi penurunan pesanan hingga 50 persen.

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan SDM API Nurdin mengatakan kuartal pertama 2023, rata-rata perusahaan pesanan sebanyak 65 persen dari total pesanan normal. Artinya, kata dia, ada 35 persen secara operasional utility-nya kosong, sementara tenaga kerja harus dibayar.

Alhasil, pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun meminta perlindungan dari pemerintah Indonesia. Salah satu tuntutan Apindo adalah membasmi impor pakaian bekas yang dinilai menjatuhkan harga di pasar domestik, sehingga pengusaha dalam negeri menjadi kalah saing.

RIANI SANUSI PUTRI