TEMPO.CO, Jakarta - Topik pemindahan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, turut mendominasi pemberitaan selama tahun 2022.

Usai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN disahkan dalam sidang paripurna DPR pada 18 Januari 2022 lalu, pemerintah terus mendorong dimulainya pembangunan dan menggeber promosi investasi kepada calon penanam modal di ibu kota baru tersebut.

Baca: Daftar 10 PSN Terbaru, Ada IKN sampai LRT Jakarta

IKN, kota pintar masa depan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan IKN akan dibangun menjadi kota pintar masa depan. Kota ini akan berbasis hutan dan alam yang belum pernah ada di dunia.

Kepala Negara menambahkan, 70 persen kawasan IKN akan berupa area hijau. Selain itu, lahan yang digunakan untuk membangun IKN adalah hutan produksi, bukan hutan alam.

Pada tahap awal, pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus pemerintah di IKN. Hingga pertengahan November lalu, Kementerian PUPR mendorong pembangunan jalan Tol Balikpapan, Pulau Balang, Inner Ring Road IKN, hingga Sumbu Kebangsaan.

Berikutnya, pembangunan untuk menggenjot aksesibilitas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) melalui pembangunan jalan logistik sepanjang 10,33 kilometer. Targetnya pada akhir 2024, jalan tersebut sudah dapat terakses dari Bandara Sepinggan menggunakan jaringan jalan tol.

Pembangunan jalan logistik sepanjang 5,775 km di dalam kawasan IKN juga telah dimulai. Diharapkan jalan itu bisa menciptakan aksesibilitas ke Istana Presiden, perkantoran, rumah susun serta infrastruktur dasar lainnya.

Jeda waktu panjang antara diketoknya UU hingga mulai proses pembangunan IKN tak lepas dari masalah pembiayaan jumbo proyek tersebut. Pemerintah setidaknya membutuhkan dana Rp 466 triliun untuk memindahkan ibu kota sampai tahap terakhir pada 2045 mendatang.

Sejak awal pula pemerintah berkukuh bahwa pembangunan IKN akan dibiayai dengan tak hanya dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, tapi juga sumber-sumber pendanaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri.

Namun pada awal Maret 2022, SoftBank dipastikan mundur dari rencana investasi di IKN. Padahal semula Softbank disebut-sebut berminat menyuntik dana segar untuk pembangunan IKN hingga US$ 100 miliar.

Berawal dari minat investasi tersebut, Indonesia akhirnya menunjuk Masayoshi Son sebagai Ketua Dewan Pengarah IKN bersama Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ. Seiring dengan mundurnya SoftBank dari proyek IKN tersebut, pemerintah mengkaji ulang struktur organisasi otorita yang akan mengurusi pembangunan ibu kota.

Selanjutnya: Dalam acara penjajakan pasar investor ...

<!--more-->

Dalam acara penjajakan pasar investor IKN pada pertengahan Oktober lalu, Jokowi kembali menegaskan bahwa tak seluruh biaya pembangunan akan didanai oleh APBN. Dari Rp 466 triliun, hanya Rp 89,4 triliun yang akan dibiayai dengan APBN.

Sisanya sebesar Rp 235,4 triliun akan dipenuhi dari investor swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Kemudian Rp 123,2 triliun lainnya dari dukungan BUMN dan BUMD.

Pembangunan IKN di tengah ancaman resesi

Besarnya kebutuhan biaya pembangunan IKN di tengah ancaman resesi ini juga dinilai bakal menjadi keragu-raguan baru calon investor. Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memperkirakan investor saat ini akan lebih banyak berburu aset yang aman ketimbang menanamkan modal di negara berkembang.

“Apalagi diminta untuk membangun proyek komersial yang infrastruktur dasarnya masih dalam tahap persiapan,” tutur Bhima pada Tempo.

Minat investor yang rendah itu pun terbukti dari porsi investasi asing di surat utang yang turun dalam tiga tahun terakhir. Investor juga lebih memilih proyek-proyek yang berpotensi profit dalam jangka pendek. Kalaupun tertarik dengan pembangunan infrastruktur, investor akan memilih proyek memiliki nilai komersial.

Di tengah perekonomian yang melemah, menurut Bhima, proyek-proyek dengan nilai jumbo ini akan lebih lama mencapai pengembalian modalnya. “Nah kalau investor diminta berspekulasi, meskipun ada Undang-Undang IKN sebagai payung hukum tertinggi, melihat risikonya, saya kira masih akan ragu-ragu untuk masuk,” tutur Bhima.

Dalam situasi tersebut, Bhima melihat pemerintah harus mengeluarkan ongkos pembangunan IKN yang lebih besar dari APBN. "Kalau harus membangun pusat pemerintahan terlebih dulu, berarti anggaran tahap awal akan menyedot APBN sangat sangat besar," ucapnya. “Jadi ada dua kuncinya yang pertama, apakah APBN 2023 sendiri sanggup membiayai IKN, dan kedua apakah daya tarik bagi investor, terutama investor asing itu ada."

Tapi pemerintah jalan terus. Jokowi dalam beberapa kesempatan meminta kepada para investor agar tidak ragu-ragu membenamkan modalnya di IKN. Dia pun memastikan investasi di IKN Nusantara ini dilindungi payung hukum UU. Agar keyakinan investor tak hilang, Jokowi menekankan berkali-kali kepada pemodal supaya tak melewatkan kesempatan investasi.

"Ini kesempatan emas yang tidak terulang lagi. Kurang apa lagi? Kalau masih ada yang belum yakin jadi kurang apa lagi? Tidak perlu lagi untuk dipertanyakan,” kata Jokowi di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa malam, 18 Oktober 2022. "Investasi terbuka lebar, mau di mana? Di sebelah mana? Di kawasan inti, ya harganya beda. Ada financial center, healthcare center, education center, silakan."

Jokowi berbicara dalam acara jajak pasar investor IKN. Acara ini merupakan salah satu upaya pemerintah mencari pendanaan untuk membangun ibu kota anyar. Pemerintah mengebut pembangunan megaproyek agar pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur segera terealisasi.

Untuk mendukung investasi yang masuk ke IKN Nusantara, pemerintah tengah menyiapkan pembangunan fisik, seperti infrastruktur dasar yang mencakup bendungan, jalan sampai perumahan bagi para pekerja. “Saya menunggu investasi dari investor, dari private sector, kapan?” kata dia.

Selanjutnya: Dalam perjalanannya, pemerintah juga terus ...

<!--more-->

Dalam perjalanannya, pemerintah juga terus gencar menawarkan kepada calon investor untuk membangun IKN. Salah satunya disampaikan kepala negara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada pertengahan November lalu.

Di acara Peluncuran Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) pada 15 November 2022, Jokowi membeberkan proyek pemindahan IKN akan membuka peluang di sektor infrastruktur senilai US$ 20,8 miliar. Nilai investasi itu setara dengan Rp 323,1 triliun bila menggunakan asumsi kurs Rp 15.523 per dolar AS.

“Sebagai contoh, Indonesia tengah mendorong pemerataan pembangunan melalui pemindahan ibu kota ke Nusantara. Ini akan membuka peluang investasi sebesar US$ 20,8 miliar di berbagai sektor infrastruktur,” ujar Jokowi.

Gula-gula insentif di IKN bagi investor

Untuk menarik minat para investor, pemerintah bakal memberikan relaksasi atau insentif hingga kemudahan izin. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono Dia mengatakan pihaknya sedang menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah yang di dalamnya akan memuat relaksasi-relaksasi investasi tersebut.

Bambang mencontohkan salah satu insentif yang sedang digodok adalah tax holiday. Pemerintah, kata dia, berencana memberikan tax holiday selama 30 tahun pada tahap awal untuk investor yang berinvestasi di sektor infrastruktur dan layanan umum dengan minimal Rp 10 miliar.

“Tiga puluh tahun ini lebih panjang dari daerah lain. Itu salah satu contoh,” ujar dia. Insentif berupa tax holiday juga akan diberikan kepada investor yang membangun fasilitas ekonomi, seperti mal dan sarana wisata. Investor akan memperoleh tax holiday selama 20 tahun.

Bambang melanjutkan, investor yang menggelar kegiatan untuk penelitian dan pengembangan di bidang tertentu bisa mendapat super tax deduction hingga 350 persen. Semua itu, Bambang berujar, akan dituangkan di dalam rancangan peraturan pemerintah atau RPP investasi di IKN yang saat ini sudah tahap finalisasi.

Pada awal November lalu, Bambang menyebutkan sudah ada 21 negara di Uni Eropa tertarik untuk berinvestasi di IKN. Beberapa negara yang berminat menanamkan modalnya di proyek tersebut mulai dari Italia, Polandia, Belgia, Hungaria, Rumania, Swedia, dan negara-negara lainnya. Sebelumnya Pemerintah Finlandia dan Pemerintah Spanyol juga disebut berminat bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam pembangunan IKN.

Tak hanya negara-negara Uni Eropa, IKN juga menyambut baik negara-negara yang ingin bekerja sama membangun Nusantara. Dua negara lain yang sebelumnya menyatakan tertarik bekerja sama adalah Korea Selatan dan Arab Saudi.

Di tengah upaya mencari calon investor dan pembangunan fisik di IKN, pro kontra masyarakat terus terjadi. Tak sedikit yang kontra karena mempertanyakan urgensi dari proyek mercusuar di tengah kondisi perekonomian yang sulit ini juga akhirnya menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya: Soal ini, pemerintah bergeming...

<!--more-->

Soal ini, pemerintah bergeming. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Irfan Pulungan mempersilakan masyarakat yang ingin menggugat UU IKN, tapi pemindahan ibu kota akan tetap dilakukan.

Pasalnya, pemindahan ibu kota negara adalah keniscayaan karena Jakarta selalu terancam banjir, kemacetan, hingga gempa bumi, dan dinilai tak bisa terus menjadi pusat pemerintahan negara. Apalagi setiap tahun urbanisasi ke Jakarta terus bertambah dan kemiskinan terus bertambah.

Bahkan untuk makin memuluskan penjaringan calon investor, pemerintah merevisi UU IKN. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut usulan revisi UU IKN merupakan arahan dari Presiden Jokowi untuk mempercepat proses persiapan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN.

Revisi UU seumur jagung

Revisi UU IKN baru seumur jagung ini sontak menimbulkan banyak tanda tanya di masyarakan. Pengamat tata negara Feri Amsari misalnya, menilai, revisi menunjukkan sikap keterburu-buruan pemerintah di awal pembentukannya. Adapun Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menilai revisi UU mengkonfirmasi dugaannya bahwa tidak akan ada investor yang tertarik masuk menyuntikkan modal ke IKN.

“Tidak ada yang tertarik sehingga IKN harus bergantung sepenuhnya pada APBN atau akan mangkrak,” ucapnya saat dihubungi Tempo pada Jumat, 25 November 2022.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan alasan revisi UU IKN salah satunya untuk mengakomodasi keinginan investor, di antaranya soal status lahan yang awalnya hanya hak pengelolaan menjadi hak kepemilikan.

“Ya, mengenai soal tanah juga. Tanah kita ingin pastikan lagi karena para investor menginginkan untuk bisa bukan hanya mendapatkan hak selama 90 tahun atau bisa dua kali lipat 180 tahun, tapi bagaimana orang bisa beli nggak tanah di sana,” kata Suharso pada 1 Desember 2022.

Sedangkan Menteri Investasi yang juga menjabag sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membantah persepi mengemis investor dalam revisi UU IKN ihwal kepemilkan lahan dari 90 tahun menjadi 180 tahun.

“Ini bukan soal ngemis atau tidak ngemis. Kita akan harus menawarkan hal menarik bagi investor,” kata Bahlil lebih jauh soal prospek investasi di proyek IKN tersebut.

RIRI RAHAYU | IMA DINI | EGI ADYATAMA | JULNIS FIRMANSYAH | MOH KHORY ALFARIZI | RIANI SANUSI

Baca juga: IKN Siapkan Siapkan Lahan Khusus Pusat Kegiatan Keuangan, Jadi Pintu Masuk Tax Haven?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.