TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya memulai pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) atau Jakarta Sewerage Development Project (JSDP). Bersama Japan International Cooperation Agency (JICA), PUPR mengejar target peningkatan akses dan kualitas layanan sanitasi layak di DKI Jakarta.

"Kepada Pemprov DKI, sistem ini dibangun untuk mendukung DKI, karena itu kami mengharapkan kerja sama yang baik," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui keterangannya pada Kamis, 23 Desember 2022.

Dimulainya pembangunan ditandai dengan penandatanganan Paket 1 Wastewater Treatment Plant (WWTP) atau Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Penandatanganan dilakukan oleh PPK Air Minum dan Sanitasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jakarta Metropolitan. Adapun penyedia jasa terpilih, yaitu Obayashi, Wijaya Karya, Jaya Konstruksi, dan JFE Engineering Joint Venture.

Ia menjelaskan masa pelaksaan pekerjaan IPAL adalah 78 bulan. Tetapi Basuki meminta untuk dilakukan percepatan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti menuturkan pembangunan ini sebagai tindak lanjut masterplan pengelolaan air limbah DKI Jakarta tahun 2012. Dia mengatakan paket 1 memiliki total nilai kontrak Rp3,3 triliun dan masa pelaksanaan pekerjaan selama 78 bulan.

“Sesuai arahan Bapak Menteri, kami akan melakukan langkah-langkah percepatan agar bisa selesai lebih cepat dari target tahun 2027," tuturnya.

Adapun kegiatan tersebut menargetkan penyediaan pelayanan air limbah terpusat hingga 15 persen dari populasi DKI Jakarta. Sementara itu, kini telah ditetapkan 15 zona wilayah pembangunan, di mana prioritas pembangunan pertama yang akan dibangun Kementerian PUPR adalah Zona 1 dan Zona 6 yang meliputi wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.

Lingkup pekerjaan berupa konstruksi IPAL beserta jaringan perpipaan air limbah, kata dia, terdiri dari 4 paket konstruksi dan 1 paket jasa konsultansi. Termasuk paket 1 yang dibiayai pinjaman serta 2 paket konstruksi yang dibiayai APBD DKI Jakarta.

Untuk Zona 6 atau fase pertama, Diana menuturkan akan dibangun IPALD di kawasan Duri Kosambi seluas 7,13 hektar dengan kapasitas IPAL 47.500m3 per hari. JSDP Zona 6 itu ditargetkan akan melayani empat Kota Administrasi yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan.

Pembangunan dilakukan di 12 kecamatan dengan jumlah penduduk yang dilayani sebanyak 180.800 jiwa atau 36 ribu sambungan rumah (SR). Konstruksi Zona 6 ditargetkan untuk dimulai pada tahun 2024 dan akan diselesaikan tahun 2027.

Baca Juga: PUPR dan Pemerintah Finlandia Bahas Proyek Pengelolaan Air Limbah dan Kota Pintar IKN

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.