Tahun Depan, Bulog Masih Impor Beras 300 Ribu Ton

Jumat, 16 Desember 2022 17:11 WIB

Direktur Utama Bulog Budi Waseso, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan monitoring pembongkaran 5 ribu ton beras impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dari Vietnam pada Jumat, 16 Desember 2022. RIANI SANUSI PUTRI

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan importasi beras akan terus berlangsung hingga pertengahan Februari 2023. Pasalnya, pemerintah baru dapat merealisasi impor beras sebanyak 200 ribu ton dari target 500 ribu ton akhir tahun ini.

"Nanti mendatangkan tahap keduanya yang 300 ribu ton itu. Saya perkirakan dan saya haruskan pertengahan Februari semuanya sudah masuk," ucap Buwas saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat, 16 Desember 2022.

Buwas mengatakan impor beras harus sudah selesai pada pertengahan Februari. Pasalnya, diperkirakan akan terjadi panen raya pada Februari hingga Maret 2023. Saat masa panen datang, Bulog berjanji akan kembali menyerap pasokan beras dalam negeri. Ia pun menyatakan tak ingin impor beras mengganggu harga beras para petani dalam negeri.

Untuk memastikan tak ada penyelewengan atau penimbunan beras impor ini, seluruh proses akan diawasi oleh Satgas Pangan, BPKP, hingga KPK. Buwas menekankan stok beras impor tersebut hanya dipergunakan ketika terjadi situasi penting.

Di antaranya penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya.

Advertising
Advertising

Buwas juga kembali menekankan impor sebetulnya adalah opsi terakhir ketika stok dan harga beras dalam negeri tak mencukupi kebutuhan cadangan pemerintah.

Selanjutnya: saat ini CBP yang tersedia di gudang Bulog hanya berkisar ...

<!--more-->

Adapun saat ini CBP yang tersedia di gudang Bulog hanya berkisar 300 ribu ton. Sementara batas aman CBP adalah 1,2 juta ton.

Langkah impor disepakati oleh pemerintah setelah melakukan dua kali rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Keputusan impor mengalami perjalanan panjang lantaran antar kementerian dan lembaga tak satu suara. Kementerian Pertanian (Kementan) sempat kukuh bahwa hasil produksi dalam negeri masih sangat mencukupi kebutuhan domestik.

Namun, Buwas menjelaskan kini semua kementerian dan lembaga sudah satu suara, bahwa stok domestik tidak mampu memenuhi batas aman CBP, yakni 1,2 juta ton. Importasi pun dinilai belum mampu memenuhi standar tersebut lantaran banyak negara penghasil beras yang memperketat keran ekspornya. Hal itu disebabkan masih memanasnya situasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina.

"Faktanya temen-temen sudah tahu di lapangan enggak ada (stok beras). Kalau ditanyakan Satgas Pangan juga tahu sendiri semuanya. Bahkan dari Komisi IV kemarin juga ke daerah banten ngecek sendiri apakah ada penumpukan beras yang berlebihan di penggilingan2, dicek juga enggak ada," tuturnya.

RIANI SANUSI PUTRI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

14 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Jurus Badan Pangan Nasional Dongkrak Harga Jagung, Minta Optimalkan Serap Hasil Panen Petani

16 jam lalu

Jurus Badan Pangan Nasional Dongkrak Harga Jagung, Minta Optimalkan Serap Hasil Panen Petani

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) minta Perum Bulog dan semua pemangku kepentingan di bidang pangan jagung serap hasil panen petani

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

1 hari lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

1 hari lalu

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

Pemerintah telah tiga kali merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang impor barang. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan ini....

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

1 hari lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

1 hari lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

1 hari lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Jelaskan soal Tudingan Intimidasi dengan Menyebut Anak Hakim Tinggi

1 hari lalu

Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Jelaskan soal Tudingan Intimidasi dengan Menyebut Anak Hakim Tinggi

Istri eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean membantah apabila dia pernah mengintimidasi Wijanto Tirtasana, bekas kongsi bisnisnya.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

1 hari lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

1 hari lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya