TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) Budijanto Ardiansjah memastikan belum ada laporan soal pembatalan dari wisawatan yang ingin berlibur saat Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dengan alasan KUHP. Namun, dia meminta agar aturan tersebut tetap harus disosialisasikan dengan baik—terutama Pasal 411 dan 412 yang mengatur soal perzinaan dan kohabitasi.

“Untuk liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) ini belum lah, belum sampai ke pembatalan karena KUHP itu,” ujar dia melalui sambungan telepon pada Rabu, 14 Desember 2022.

Dia memang mendapatkan informasi ada satu atau dua kelompok yang tidak jadi datang ke Bali, namun bukan berarti itu dampak dari KUHP. “Masih terlalu dini ya mengakatan itu efek dari KUHP, jadi kita belum tahu,” tutur Budijanto.

Budijanto mengakui memang sempat timbul keresahan dan banyak pertanyaan yang muncul soal aturan tersebut dari agen travel yang berada di luar negeri. Soal KUHP itu, dia berujar, menjadi tugas pula bagi para perusahan perjalanan wisata untuk melakukan sosialisasi terus menerus.

“Untuk melakukan sosialisasi terkait hal itu bahwa memang sifatnya ini kan masih baru diresmikan dan disahkan KUHP-nya dan tidak berlaku surut, baru berlaku nanti tiga tahun ke depan,” ucap Budijanto.

Sehingga, dia melanjutkan, tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan hal tersebut. Dan calon wisatawan dan agen travel yang mengirimnya tidak merasa resah dengan adanya aturan tersebut.

Sekalipun nanti diterapkan, tapi menurut Budijanto, sebenarnya sudah ada jaminan dari pemerintah bahwa tidak ada pemberlakukan yang mengatur kohabitasi terutama untuk warga negara asing.

Dia pun memprediksi, destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi saat libur Natal dan Tahun Baru adalah Bali. “Kalau destinasi sementara masih tetap Bali sih. Kemudian Lombok dan Labuan Bajo,” kata dia.

Budijanto menuturkan Lombok menjadi salah satu destinasi yang bakal banyak dikunjungi saat libur Natal dan Tahun Baru karena adanya promosi Mandalika. “Tapi rata-rata memang masih banyak ke Bali, dan juga Yogyakarta juga,” ujar Budijanto.

Baca Juga: Karpet Merah Pariwisata Versus Pasal Moralitas KUHP

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.