TEMPO.CO, Jakarta - Konsumen Meikarta terpaksa menelan pil pahit dari pembelian unit apartemen yang tak kunjung rampung itu. Proyek yang awalnya dijanjikan serah terima 2019-2020 itu kini terlambat progresnya hingga tahun 2027.

Hal ini diungkapkan dalam laporan keterbukaan informasi pada Jumat 9 Desember 2022 dari PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) selaku induk usaha dari PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai pengembang Meikarta.

Berdasarkan Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat pada 18 Desember 2020 atau Putusan Homologasi, disebutkan bahwa serah terima unit akan dilakukan secara bertahap sejak Maret 2021 hingga tahun 2027.

Coorporate Secretary PT Lippo Cikarang Tbk., Veronika Sitepu, menerangkan progres pengembangan Meikarta saat ini sudah diserahterimakan kurang lebih 1.800 unit kepada pembeli.

"Dalam Putusan Homologasi, penyerahan unit akan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2027," kata Veronika dalam keterangan resminya, dikutip dari keterbukaan informasi, Senin 12 Desember 2022.

Dia juga menerangkan, Meikarta yang terdiri dari District 1, District 2, dan District 3, saat ini dalam tahap akhir penyelesaian untuk 28 tower. Sementara, 8 tower lainnya telah melakukan topping off atau pemasangan atap dan sedang mengejar penyelesaian facade bangunan.

Menurutnya, PT MSU telah memberikan informasi terkait hasil Putusan Homologasi kepada pembeli yang belum menerima unit, bahwa pelaksanaan serah terima akan dilakukan secara bertahap.

Selanjutnya: 100 orang pembeli mengaku kecewa akan kegagalan serah terima unit

<!--more-->

Namun, hal putusan homologasi tersebut disebut tidak dapat diterima konsumen sehingga terjadi aksi demonstrasi di depan gedung DPR yang dilakukan oleh lebih dari 100 orang konsumen.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Aep Mulyana, mengatakan anggotanya yang mencakup lebih dari 100 orang pembeli mengaku kecewa akan kegagalan serah terima unit dari PT MSU.

Untuk itu, ratusan pembeli apartemen tersebut meminta pengembalian dana atau kompensasi atas kerugian yang menimpa mereka. Bahkan, komunitas tersebut mengadukan keluhannya ke DPR hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami anggota komunitas ingin memperjuangkan hak-hak kami dalam mendapatkan kembali dana pembelian apartemen Meikarta tersebut," jelas Aep.

Menurut Aep, PT MSU tak ada upaya untuk menyelesaikan apartemen tersebut. Aep menerangkan, pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Namun, sebagian besar proyek masih berupa tanah kosong dan bangunan yang belum selesai.

BISNIS

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini