TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta ke seluruh jajarannya untuk memastikan kebutuhan pasokan beras nasional tercukupi, terutama dalam menghadapi ancaman krisis pangan global.

Sebab, kata Jokowi, kelangkaan pangan khususnya beras dapat memicu gejolak sosial dan politik. Oleh sebab itu pula, kepala negara mengimbau ke setiap jajaran terkait mengkalkulasi secara rinci dan menyeluruh terhadap cadangan beras di Tanah Air.

Baca: Bapanas Sebut Pertimbangan Impor Beras Bukan Karena Persoalan Stok Tapi Harga

“Mengenai kondisi 2023, perhatikan betul-betul krisis pangan hati-hati, karena larinya bisa ke masalah sosial dan politik. Sehingga utamanya yang berkaitan dengan beras betul-betul hitung-hitungannya itu. Tolong betul-betul,” ujar Jokowi di Istana Negara, Selasa, 6 Desember 2022.

Bahaya salah hitung pasokan beras

Ia pun mewanti-wanti agar seluruh jajarannya bisa menghindari potensi salah hitung mengenai ketersediaan pasokan beras. Pasalnya, kesalahan data bisa memicu kenaikan harga komoditas di lapangan.

"Jangan sampai perhitungan kita keliru, sehingga kita tidak menyiapkan reserve (atau) cadangan. Pada suatu titik, cadangan kita habis, dilihat oleh pedagang, dan akhirnya harga beras pasti akan naik," ucap Jokowi.

Ia pun kembali mengingatkan bahwa dunia saat ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Oleh karena itu, Jokowi juga meminta ke jajarannya untuk memperhitungkan dengan benar kebijakan yang bakal mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

“Kita tahu bahwa situasi dunia masih tidak baik-baik saja sehingga sekali saya minta seluruh kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat, hajat hidup orang banyak, itu betul-betul dikalkulasi dan dihitung betul-betul. Kuncinya sekali lagi kolaborasi antara kementerian dan lembaga dan jangan terjebak pada ego sektoral," tuturnya.

Ia juga menyerukan agar soal data dan kebijakan ini terus dirembug dengan berbagai pihak agar terjadi sinergi data dan langkah keijakan dalam menyikapinya. "Lakukan konsolidasi data, konsolidasi konsolidasi kebijakan dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi."

Selanjutnya: Atas rencana impor beras sebelumnya ...

<!--more-->

Soal tanggapan atas rencana impor beras sebelumnya disampaikan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan peninjauan dan kalkulasi ulang dalam rangka menjaga stok beras di Badan Urusan Logistik (Bulog), salah satunya melalui impor beras.

Kapan impor beras dilakukan

“Sekarang ini stok beras sedang ditinjau dan dihitung kembali kecukupannya, apabila kurang maka (Pemerintah) akan melakukan impor. Tetapi bila cukup (stok beras), maka tidak jadi impor. Jadi itu sifatnya kalau ada kekurangan saja,” kata Ma'ruf, Senin, 5 Desember 2022.

Ia juga mendorong agar upaya intensifikasi pertanian terus dilakukan agar tak terjadi kelangkaan pangan terutama beras, khususnya untuk menghadapi krisis pangan yang tengah melanda dunia saat ini.

“Ya kita memang sudah mengantisipasi untuk melakukan berbagai upaya-upaya terutama masalah beras serta kebutuhan yang lainnya dan melalui upaya intensifikasi,” ujarnya.

Dalam kunjungan kerjanya ke Sulawesi Selatan (Sulsel) tempo hari, Ma'ruf Amin sempat menanyakan apa yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) dalam menghadapi krisis pangan. "Mereka melakukan intensifikasi berbagai hal, baik dari bibit, pengelolaan tanah, dan ternyata naik 250.000 ton pada 2022," imbuhnya.

Meski begitu, kata Ma'ruf, masih ada daerah-daerah yang mengalami gagal panen. "Jadi ini ada di daerah-daerah yang lain dan mungkin juga yang tidak berhasil. Menurut laporan diperkirakan memang terpenuhi, tetapi memang mungkin ada panen-panen yang kebanjiran di beberapa daerah, karena itu sekali lagi sekarang ini stok beras sedang ditinjau dan dihitung kembali kecukupannya," ungkapnya.

BISNIS

Baca juga: Buka Suara Perbedaan Data Beras dari Kementan dan Bulog, Ini Penjelasan Lengkap BPS

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.