Buka Suara Perbedaan Data Beras dari Kementan dan Bulog, Ini Penjelasan Lengkap BPS

Senin, 5 Desember 2022 19:16 WIB

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, dan Kepala Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Kasan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Percepatan Realisasi Belanja Daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin, 5 Desember 2022. TEMPO/Riani Sanusi Putri

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono buka suara ihwal perbedaan data pasokan beras di Kementerian Pertanian (Kementan) dan di Perum Bulog. Berdasarkan catatan BPS, produksi beras pada 2022 masih mencukupi jika dibandingkan dengan perkiraan konsumsinya.

"Sehingga kalau kita kalkulasi selama setahun, jumlah produksi beras itu sebetulnya cukup. Jadi beras itu dalam negeri cukup. Kalau dari produksi dan perkiraan konsumsinya," tutur Margo saat ditemui di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin, 5 Desember 2022.

Baca: BPS: Nilai Tukar Petani Nasional Naik 0,50 Persen Jadi 107,81 pada November 2022

Meski mencukupi, Margo menjelaskan permasalahan beras terjadi karena panen raya yang berlangsung pada Maret hingga April 2022 hanya terjadi di beberapa wilayah saja. Tidak semua provinsi merupakan sentra produksi padi. Sehingga pemerintah perlu mengelola penyaluran dari wilayah yang surplus ke wilayah yang kekurangan pasokan beras.

Persoalan lainnya, Margo menilai pengelolaan stok beras domestik masih perlu dibenahi. Saat panen raya, seharusnya Bulog melakukan penyerapan sebagai cadangan beras pemerintah. Agar pada masa gagal panen, stok itu bisa dimanfaatkan dan bisa didistribusikan ke masyarakat.

Advertising
Advertising

Margo mengaku BPS telah melakukan survei khusus untuk mengetahui stok beras domestik pada Juni lalu. Hasilnya, sebanyak 60 sampai 63 persen stok beras ada di masyarakat. "Ini barangkali persoalan kita. Jadi memang relatif sulit. Ini tantangan yang mau diberesin sama Badan Pangan Nasional (Bapanas)," kata Margo.

Selanjutnya: BPS dan Bapanas survei dan evaluasi soal pasokan beras di Indonesia ...

<!--more-->

BPS dan Bapanas pun akan melakukan survei dan evaluasi soal pasokan beras di Indonesia pada 31 Desember nanti. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, pihaknya bersama BPS akan memverifikasi data stok yang telah tercatat dengan yang sesungguhnya tersedia di lapangan.

Arief menegaskan Indonesia hanya memiliki satu data pangan nasional, yaitu yang dirilis BPS. "Jadi tidak ada selisih antara penghitungan Kementan, Kemendag, dan Bapanas. Perlu saya luruskan," ucapnya.

Adapun yang menjadi tantangan Indonesia dalam menyerap pasokan beras untuk gudang Bulog, menurut dia, hanyalah soal harga. Sebab, harga beras domestik masih tinggi bila dibandingkan dengan beras impor. Ia mencatat, harga beras impor berkisar Rp 8.500 sampai Rp 9 ribu per kilogram, bergantung pada jenis dan kualitasnya. Sementara harga rata-rata beras di penggilingan domestik mencapai Rp 10.300 per kilogram, berdasarkan data dari Kementan.

Sementara stok cadangan beras di Bulog kini tersisa 514 ribu ton dan perlu ditambah hingga 1,2 juta ton sampai akhir tahun. Cadangan beras ini penting, terlebih jika terjadi sesuatu seperti bencana gempa di Cianjur atau banjir di Jakarta.

"Negara itu harus hadir disana. Negara tidak boleh tidak punya stok," ujar Arief.

RIANI SANUSI PUTRI

Baca: Inflasi November Turun jadi 5,42 Persen, BPS: Tertinggi di Tanjung Selor

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

Bulog Beberkan Alasan Penyerapan Jagung Belum Maksimal

2 jam lalu

Bulog Beberkan Alasan Penyerapan Jagung Belum Maksimal

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi membeberkan alasan penyerapan jagung dari petani hingga kini masih terkendala.

Baca Selengkapnya

Harga Gula Pasir Meroket, Zulhas: Gak Boleh Impor kalau Lagi Musim Giling

5 jam lalu

Harga Gula Pasir Meroket, Zulhas: Gak Boleh Impor kalau Lagi Musim Giling

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas angkat bicara soal tingginya harga gula saat ini.

Baca Selengkapnya

Mengapa Beras Tetap Mahal saat Harga Gabah Terpuruk? Ini Penjelasan Bulog

6 jam lalu

Mengapa Beras Tetap Mahal saat Harga Gabah Terpuruk? Ini Penjelasan Bulog

Diretur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi menjelaskan penyebab masih tingginya harga beras meskipun harga gabah di petani murah.

Baca Selengkapnya

Bulog Salurkan Bantuan Pangan di Jakarta Selatan

7 jam lalu

Bulog Salurkan Bantuan Pangan di Jakarta Selatan

Perum Bulog menyalurkan Bantuan Pangan Tahap II berupa beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Kementan Terbitkan Permentan No.01 Tahun 2024, Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

7 jam lalu

Kementan Terbitkan Permentan No.01 Tahun 2024, Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Revisi Permentan untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi secara akurat dan tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

Mentan Amran Genjot Produksi di NTB Melalui Pompanisasi

7 jam lalu

Mentan Amran Genjot Produksi di NTB Melalui Pompanisasi

Kekeringan El Nino sudah overlap dan harus waspada.

Baca Selengkapnya

Presiden Senang Produksi Jagung di Sumbawa Maju

7 jam lalu

Presiden Senang Produksi Jagung di Sumbawa Maju

Saat ini yang perlu dilakukan adalah menjaga keseimbangan harga di tingkat petani maupun di tingkat peternak.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

11 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

23 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya