TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengajak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdiskusi soal rencana pembagian rice cooker untuk masyarakat.

“Nanti kita diskusikan sama Kementerian ESDM. Di DIPA-nya ada atau enggak, bagaimana bentuknya, begitu ya,” ujar Menkeu Sri Mulyani ketika ditemui di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat, 2 Desember 2022.

Sebelumnya, Kementerian ESDM berencana membagikan 680 ribu unit penanak nasi listrik alias rice cooker untuk mendukung pemanfaatan energi bersih. Program ini diharapkan meningkatkan konsumsi listrik per kapita atau e-cooking dan penghematan biaya memasak.

Baca: Kemenkeu Kaji Skema Pensiunan PNS Diubah Agar Tak Bebani APBN

“Penanak nasi tersebut akan diberikan kepada kelompok penerima manfaat atau KPM, yang tentu datanya mengacu pada Kementerian Sosial,” tutur Sub-Koordinator Perhubungan Komersial Tenaga Listrik Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Edi Pratikno dalam diskusi publik secara virtual pada Jumat, 25 November 2022.

Ia menjelaskan, penanak nasi listrik tersebut akan disalurkan ke seluruh Indonesia melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Kementerian ESDM pada 2023. Paket program yang disediakan pemerintah adalah Rp 500 ribu per keluarga penerima manfaat atau KPM. Menurutnya, penerima tidak memerlukan penambahan daya.

Adapun target KPM penerima paket rice cooker adalah kelompok rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan 900 VA. Sementara itu, bagi rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA yang ingin menerima bantuan, perlu validasi dari kepala desa. Hal yang sama berlaku pada pengguna LPG 3 kilogram. Sebab, berdasarkan survei PLN, kata dia, pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA mayoritas masih menggunakan LPG 3 kilogram.

Namun belakangan, Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan wacana pembagian paket bantuan rice cooker listrik senilai Rp500.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) belum final. Arifin mengatakan kementeriannya masih melakukan kajian intensif berkaitan dengan program bantuan penanak nasi listrik (BPNL) itu bersama dengan kementerian dan lembaga terkait.

“Itu masih perlu pendalaman karena juga melibatkan kementerian lembaga yang lain,” kata Arifin saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 29 November 2022.

Di sisi lain, Arifin mengatakan kementeriannya belum mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program BPNL pada tahun depan. Menurut dia, rencana itu masih belum final dibahas di internal Kementerian ESDM.

“Anggarannya belum ada,” kata dia.

RIRI RAHAYU | RIANI SANUSI PUTRI | BISNIS

Baca: DJP Kemenkeu: 19 Juta Penduduk Dapat Pakai NPWP dengan NIK

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini