TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan daerah-daerah yang dana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD-nya masih mengendap sampai November. Rendahnya serapan itu sempat disinggung Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

"Tolong sebarkan saja sehingga rakyatnya tahu kinerja kepala daerahnya seperti itu. Nanti 2024, mau pilih kepala daerah seperti itu, yang tak mampu mengelola anggaran keuangan daerahnya? Itu akibatnya masyarakat jadi korban karena uangnya tidak beredar," ujar Tito di Jakarta, Rabu, 30 November 2022.

Tito mengatakan daerah dengan serapan rendah adalah Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Sumatra Utara, Bangka Belitung, Jambi, Papua Barat, dan Papua. Realisasi serapan APBD terendah dicatatkan oleh Sulawesi Tengah dengan realisasi baru mencapai 44 persen, diikuti Kalimantan Timur 49 persen, Papua Barat 53 persen, Bangka Belitung 54 persen, Jambi 60 persen, dan Papua 64 persen.

Baca juga: Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

Tito menuturkan, dengan sisa waktu kurang lebih 30 hari lagi, daerah-daerah tersebut akan sulit untuk merealisasikan serapan APBD di atas 70 persen. Dia pun heran dengan realisasi serapan yang tak optimal.

"Mungkin di bank, saya tidak mengerti mau diapakan, ini tolonglah kepada kepala daerah," ujarnya.

Tito kemudian meminta kepada kepala daerah untuk bisa menggenjot serapan belanja pada sisa periode tahun ini. Kementerian Dalam Negeri akan memberikan sanksi kepada daerah dengan serapan belanja paling rendah dan memberikan penghargaan kepada daerah yang mencatatkan realisasi tertinggi.

"Paling tidak saya akan berikan sanksi teguran tertulis," katanya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta pemerintah segera merealisasikan APBD yang telah ditransferkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun ini.

Musababnya, realisasi serapan APBD sampai akhir tahun tercatat jauh lebih rendah ketimbang tahun lalu. Dia mengungkapkan, pada tahun lalu jumlah kas APBD yang tersimpan berkisar Rp 220 triliun. Namun, pada akhir tahun ini, jumlahnya masih sekitar Rp 278 triliun.

"Ini saya ingatkan kita ini mencari uang dari luar agar masuk terjadi perputaran uang, tetapi uang kita sendiri yang ditansfer menteri keuangan ke daerah-daerah justru tidak dipakai," ujarnya, Rabu, 30 November.

BISNIS

Baca Juga: APBD DKI 2023 Disahkan Rp 83,78 Triliun, Berikut Rinciannya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.