Larang Produk Impor, Menteri PUPR: Kalau Anak Buah Saya Enggak Mau Aspal Buton, Saya Ganti

Rabu, 23 November 2022 14:48 WIB

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ketika meninjau stan-stan perusahaan konstruksi dalam Infrastructure Connect di Jakarta International Expo Kemayoran, Rabu, 23 November 2022. (TEMPO/Riri Rahayu)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur mandiri menggunakan produk dalam negeri. Hal ini sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo alias Jokowi ihwal larangan impor.

“Dulu mengutamakan produk dalam negeri. Kalau sekarang perintahnya dilarang impor, apalagi menggunakan APBN,” ujar Basuki dalam acara Infrastructure Connect di Jakarta International Expo Kemayoran, Rabu, 23 November 2022.

Baca: Gempa Cianjur, PUPR: Ruas Jalan Cianjur-Cipanas Segera Terbuka

Basuki menyadari masih ada sejumlah barang kebutuhan konstruksi dalam negeri yang belum bisa diproduksi Indoneia. Karena itu, dia ingin mengajak produsen luar negeri mendirikan pabrik di Indonesia. Sehingga, Indonesia tidak hanya berperan sebagai pembeli yang membuka peluang kerja di luar negeri.

“Kita bikin peluang kerja di Indonesia,” ucap Basuki.

Advertising
Advertising

Produksi dalam negeri ini nantinya yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di Indonesia. Apalagi, lanjut Basuki, Indonesia bakal membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Salah satu produk yang ditekankan Jokowi untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin adalah aspal Buton. Basuki juga mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Asosiasi Aspal Buton dan Pemda Buton.

“Saya bilang, berapapun aspal Buton yang bisa anda produksi khususnya aspal Buton murni, akan saya beli. Kalau ada anak buah saya yang enggak mau beli, saya ganti dia,” ucap Basuki.

Senada dengan Basuki, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid juga mengatakan bahwa Indonesia perlu mengurangi ketergantungan impor untuk mencapai kemandirian.

“Kami mengapresiasi upaya Kementerian PUPR yang terus mendorong penggunaan produk material domestik untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Kementerian PUPR,” ujar Arsjad yang hadir melalui siaran video.

Arsjad berujar, pihaknya bersama pemerintah menodong penggunaan produk dalam negeri, salah satunya melalui substitusi impor. Selain itu, Kadin juga bekerja sama dengan pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi maupun kualitas sumber daya manusia.

Baca: Jokowi Perintahkan Menteri PUPR Tinjau Dampak Gempa Cianjur

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

2 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Kualitas Beton Jalan Tol MBZ Diduga di Bawah SNI, Jasamarga Klaim sudah Penuhi Syarat Laik Fungsi

13 jam lalu

Kualitas Beton Jalan Tol MBZ Diduga di Bawah SNI, Jasamarga Klaim sudah Penuhi Syarat Laik Fungsi

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JCC) mengklaim Jalan Tol Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ) penuhi syarat laik fungsi.

Baca Selengkapnya

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

13 jam lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

14 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

17 jam lalu

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

Pemerintah telah tiga kali merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang impor barang. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan ini....

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

18 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

18 jam lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

19 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

21 jam lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya