Jokowi Serahkan Estafet Presidensi KTT G20 ke India

Rabu, 16 November 2022 14:45 WIB

Presiden Joko Widodo menyerahkan palu kepemimpinan KTT G20 ke Perdana Menteri India Narendra Modi yang akan menjadi Presidensi G20 2023 di The Apurva Kempinski Bali, Rabu, 16 November 2022. Biro Setpres

TEMPO.CO, Badung - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan estafet Presidensi KTT G20 kepada India. India akan menjadi tuan rumah KTT G20 selanjutnya pada 2023.

"Kita telah tiba pada akhir KTT G20. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada semua. Dan juga selamat jalan. Dengan ini saya nyatakan KTT G20 di Bali Indonesia ditutup," kata Jokowi di The Apurva Kempinsky, Bali, Rabu, 16 November 2022.

Ketukan palu sebanyak lima kali menandai berakhirnya KTT G20. Jokowi secara simbolis juga menyerahkan palu berwarna cokelat kepada Perdana Menteri India Narendra Modi.

Baca: Breaking News, Jokowi: Deklarasi KTT G20 Presidensi Indonesia Disahkan

Jokowi Sebelumnya mengatakan deklarasi KTT G20 telah mencapai kesepakatan. Draf deklarasi yang diusulkan dalam Presidensi disetujui mayoritas anggota. Kesepakatan ini merupakan yang pertama sejak Februari 2022.

Advertising
Advertising

Jokowi mengatakan Presidensi G20 Indonesia menghargai fleksibilitas negara-negara anggota sehingga deklarasi dapat mencapai final yang diharapkan. Sebab sebelumnya, KTT G20 berlangsung saat kondisi geopolitik dunia memanas.

"Penghargaan ke seluruh working group dan engagement group atas working group, atas sumbangan dan presidensinya bagi G20 Indonesia," kata Jokowi.

Dalam salah satu poin deklarasi itu, KTT G20 berkomitmen untuk memastikan pasokan pangan yang berkelanjutan, menjaga akses terhadap sumber makanan lokal, serta memastikan ketersediaan pupuk. Upaya ini dilakukan terutama untuk mendukung negara yang menghadapi kerentanan ekonomi.

KTT G20 juga sepakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara berkembang dan miskin serta membuka akses investasi untuk negara-negara tersebut. Kemudian, G20 juga menyetujui adanya arsitektur kesehatan untuk mengantisipasi krisis-krisis yang terjadi pada masa mendatang.

Baca juga: 5 Poin Penting yang Disepakati dalam Leaders' Declaration KTT G20 Bali

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

4 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

4 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

5 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

5 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

12 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

13 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

13 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

14 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

15 jam lalu

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

15 jam lalu

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.

Baca Selengkapnya