TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan sektor pangan sangat penting dan tidak boleh terhambat hanya karena suatu negara.

"Pangan adalah human right. Oleh karena itu tidak boleh ada negara di G20 ini menutup diri atau membatasi ekspornya atau memproteksi hanya kepentingan nasional karena kita sudah menyepakatinya," kata Syahrul saat menjadi pembicara pada Global Food Security Forum di Bali, Ahad, 13 November 2022.

Oleh karena itu, ia meminta negara-negara anggota G20 untuk menguatkan ketahanan pangan bersama sebagai pilar utama kemanusiaan dunia. Caranya dengan tidak menutup diri melalui pembatasan ekspor.

Baca: Jokowi Harap ASEAN-India jadi Guardian Kemakmuran di Indo-Pasifik, Apa Maksudnya?

Bagi Indonesia, kata Syahrul, sedikitnya ada empat hal penting yang menjadi fokus utama dalam mengantisipasi krisis pangan dunia.

Pertama, mempromosikan sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

Kedua, mempromosikan perdagangan pertanian yang terbuka dan non-diskriminatif.

Ketiga, memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang ada.

Keempat, memastikan sektor pangan sebagai super prioritas yang harus dikelola bersama dan berkelanjutan.

Menurut Syahrul, semua negara juga harus meningkatkan anggaran untuk mendukung ketersediaan pangan tersebut. "Kalau kita bicara konteks global, mapping kita terhadap yang mana negara-negara yang bersoal pangannya harus bisa kita pastikan untuk melakukan langkah seperti apa subjeknya, objeknya dan metodologi yang dipakai untuk membantu mereka yang kekurangan di bidang pangan."

Selanjutnya: Stok beras Indonesia saat di angka 10,2 juta ton dan siap...

<!--more-->

Ia lalu menyebutkan stok beras Indonesia saat di angka 10,2 juta ton dan siap jika memasok ke negara yang kekurangan seperti Afrika. Indonesia, kata Syahrul, berusaha menjaga ketahanan pangan nasional melalui program food estate, cadangan beras pemerintah (CBP), dan pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP).

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mengajak pemimpin dunia bersatu pada dalam mengatasi krisis global. Termasuk dalam menyelesaikan masalah pangan di mana kelaparan akut melanda berbagai negara disebabkan salah satunya karena konflik antarnegara.

Prabowo yang mendapat mandat menggarap food estate tersebut, menyatakan, upaya memecahkan kerawanan pangan, di antaranya lewat penyediaan bibit dan teknologi. "Tetapi, yang lebih penting adalah kesatuan, kekompakan, kemampuan antar elite nasional dan internasional untuk bekerja sama," ujarnya.

Ia berharap forum ini bisa memberikan pemahaman mengenai ketahanan pangan dari sudut pandang Indonesia dan dunia. Apalagi tujuan paling penting saat ini adalah ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan di dunia.

"Tujuan kita menyediakan pangan bagi 8 miliar orang di dunia. Namun, tantangannya adalah ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan. Tantangannya adalah hanya beberapa negara yang memiliki kecukupan pasokan protein dan kalori," ucapnya.

Menurut Prabowo, hal-hal itu yang menjadi tantangan dalam mencapai target nol kelaparan. "Yang merupakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) nomor 2, sebuah tujuan yang harus kita cita-citakan."

BISNIS

Baca juga: Greenpeace Sebut Food Estate Bukan Solusi Atasi Krisis Pangan: Malah Perburuk Krisis Iklim

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini