TEMPO.CO, Phnom Penh - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendorong negara-negara yang masuk dalam kawasan ASEAN dan Cina sebagai negara mitra komprehensif strategis dapat memastikan krisis global yang tengah terjadi saat ini tidak menjalar ke negara-negara di kawasan terkait.

Hal tersebut disampaikan kepala negara saat memberi kata sambutan pengantar pada KTT ASEAN–Cina ke-25, di Hotel Sokha, Phnom Penh, Kamboja. “Hal pertama yang harus kita tangani adalah ketahanan pangan," kata Jokowi, dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu, 12 November 2022.

Apalagi, menurut Jokowi, dengan lebih dari 2 miliar penduduk, upaya menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan merupakan tugas berat bagi ASEAN dan Cina.

Baca: Luhut Ditelepon Jokowi soal Persiapan G20: Saya Sampaikan Sudah 99 Persen

Ketahanan pangan kawasan pun harus menjadi prioritas utama. Adapun KTT tersebut dihadiri oleh para pemimpin ASEAN dan Perdana Menteri (Premier) Cina, Li Keqiang.

Jokowi juga menyebutkan, kawasan masih rentan terhadap gejolak pasokan produk pangan. Saat ini ASEAN telah mengeluarkan sedikitnya US$ 61 miliar untuk impor pangan, dan merupakan salah satu konsumen terbesar gandum dan kedelai dunia.

“Saya melihat RRT memiliki kapasitas besar perkuat strategi ketahanan pangan. Kita harus bekerja amankan rantai pasok dan stabilisasi harga pangan," kata Kepala Negara. "Saya berharap ASEAN – RRT dapat berkolaborasi dalam memastikan buffer cadangan pangan dan mekanisme daurat pangan kawasan, mengembangkan produksi pangan di kawasan, dan investasi pada inovasi pertanian."

Selanjutnya: Yang juga penting adalah stabilisasi finansial kawasan...

<!--more-->

Selain itu, kata Jokowi, yang juga penting adalah stabilisasi finansial kawasan. Di tengah ancaman resesi yang merupakan tantangan besar bersama tersebut, seharusnya kerja sama antarnegara harus kian erat.

Menurut Presiden, koordinasi kebijakan tiap pemerintah menjadi sangat penting. "Melalui sinergi kebijakan kita dapat memastikan langkah yang paling efektif cegah resesi serta memperoleh early warning dan dukungan likuiditas,” tuturnya.

Jokowi pun mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan untuk terus dijaga dan jangan sampai konflik terjadi. Apalagi sebagai negara besar di kawasan, menurut dia, Cina punya tanggung jawab untuk ciptakan situasi kondusif.

Mantan gubernur DKI Jakarta tersebut menyatakan hal tersebut hanya bisa dicapai dengan membangun strategic trust dan penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.

“Kedua hal ini harus menjadi pegangan kita, dalam mengelola rivalitas di kawasan dan menyelesaikan isu Laut Cina Selatan. Jika ini dapat kita bangun, maka kita dapat mewujudkan kawasan Indo-Pasifik sebagai epicentrum of growth,” ucap Jokowi.

BISNIS

Baca juga: Xi Jinping dan Jokowi Akan Gelar Pertemuan Bilateral di Sela-sela KTT G20, Akan Bahas Apa?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini