Luhut Soal Target Pendapatan per Kapita Tembus USD 10 Ribu pada 2030: Menurut Saya, Bisa Lebih

Kamis, 10 November 2022 19:31 WIB

Pada akhir Juni lalu, Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Kordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali, yang selanjutnya menjadi PPKM Jawa-Bali. ANTARA FOTO / Irwansyah Putra

TEMPO.CO, Badung - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan optimistis Indonesia bisa menjadi negara dengan pemasukan yang tinggi. Visi Indonesia pada 2045 menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita yang tinggi pun, menurut dia, sangat mungkin tercapai.

Kita sekarang di sekitar US$ 4.000 pendapatan per kapita. Kita mimpi di 2030 bisa di US$ 10.000, dan menurut saya itu bisa lebih," ujar Luhut saat berbicara di Indonesia Fintech Summit ke-4 di Kabupaten Badung, Bali, Kamis, 10 November 2022.

Namun untuk mencapainya, menurut Luhut, sedikitnya ada lima langkah yang harus dijalankan Indonesia untuk mencapai cita-cita menjadi negara dengan pemasukan yang tinggi tersebut.

Baca: 17 Kepala Negara Terkonfirmasi Hadiri KTT G20, Luhut: Persiapan RI The Best Ever in History

Lalu, apa saja kelima langkah itu?

Advertising
Advertising

Pertama, membendung pandemi dan memulihkan perekonomian di tengah berbagai tantangan global.

Menurut Luhut, penanganan pandemi Covid-19 adalah kunci suatu negara bisa kembali menggerakkan perekonomian. "Banyak orang tidak sadar begitu kompleksnya penanganan pandemi Covid-19, Indonesia salah satu negara yang cepat melakukan itu," ujarnya. "Saya dikritik banyak kenapa tidak lockdown dan saya lapor Presiden saya tidak percaya lockdown."

Untuk membendung pandemi tersebut, kata Luhut, yang seharusnya dilakukan adalah berfokus menangani pergerakan manusia. Berikutnya adalah pelaksanaan vaksinasi, hingga akhirnya pandemi bisa terlewati adalah berkat kerja sama tim.

Selanjutnya: Kedua, mengubah ekonomi dari berbasis komoditas menjadi ...

<!--more-->

Kedua, mengubah ekonomi dari berbasis komoditas menjadi berbasis industri.

Ketiga, meningkatkan efisiensi melalui digitalisasi. Luhut menjelaskan, peningkatan efisiensi melalui digitalisasi sangat positif karena secara otomatis bisa mengurangi tingkat korupsi yang datang dari sistem pengadaan.

"Karena sekarang digitalisasi, tidak ada tender. Banyak yang tidak suka, tapi saya tidak peduli. Pengeluaran akan turun, pendapatan negara naik, UMKM naik," kata Luhut.

Keempat, memperkuat ketahanan ekonomi melalui peningkatan dana desa. Soal ini, kata Luhut, banyak yang beranggapan perekonomian tumbuh baik hanya karena industrialisasi maju dan berbasis komoditas. "Ternyata dana desa yang kita bikin hampir US$ 500 triliun selama tujuh tahun itu berdampak pada 74 ribu desa," ucapnya.

Sedikitnya, Luhut menjelaskan, per tahun dana hampir US$ 1 miliar digelontorkan dan berputar di desa sehingga membuat warga desa menjadi berdaya. Dalam kesempatan itu juga, Luhut meminta asosiasi keuangan digital dari Asosiasi Fintech Indonesia (Aftec) agar lebih peduli dengan pemberdayaan warga desa.

Kelima, mengurangi dampak perubahan iklim melalui dekarbonisasi dan transisi energi. Soal ini, Luhut yakin target bakal tercapai karena kelebihan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, nomor satu cadangan nikel di dunia, nomor dua cadangan timah di dunia, nomor tujuh cadangan tembaga di dunia serta memiliki 437 gigawatt potensi energi terbarukan.

ANTARA

Baca juga: Putin Dipastikan Tak Hadir di KTT G20, Luhut: Kami Menghormati Itu

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Kadin Kisruh, Lewat Munaslub Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid dari Ketua Umum Kadin

7 jam lalu

Kadin Kisruh, Lewat Munaslub Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid dari Ketua Umum Kadin

Arsjad Rasjid dilengserkan dari posisinya sebagai Ketua Umum Kadin, Diganti Anindya bakrie lewat Munaslub Kadin. Ada kaitannya sebagai TPN Ganjar?

Baca Selengkapnya

Calon Tunggal Pilkada di Dharmasraya Kerabat Presiden Jokowi

7 jam lalu

Calon Tunggal Pilkada di Dharmasraya Kerabat Presiden Jokowi

KPU tetap menolak pesaing calon tunggal di Dharmasraya. Beberapa daerah lain sempat kesulitan mendapat tiket untuk mendaftar pilkada

Baca Selengkapnya

KontraS dan Ikapri Soroti 40 Tahun Peristiwa Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984

8 jam lalu

KontraS dan Ikapri Soroti 40 Tahun Peristiwa Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984

KontraS dan Ikapri minta Presiden Joko Widodo untuk membangun memorialisasi peristiwa Tanjung Priok 1984 di ruang publik.

Baca Selengkapnya

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

8 jam lalu

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

KPK mendapat sorotan publik lantaran dinilai beda penanganan dalam kasus dugaan gratifikasi Kaesang dan anak Rafael Alun.

Baca Selengkapnya

Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin, Ini Kilas Balik Penetapannya sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud

9 jam lalu

Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin, Ini Kilas Balik Penetapannya sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud

Arsjad Rasjid dilengserkan sebagai Ketua Umum Kadin. Berikut Penetapannya sebagai Ketua Pemenangan Ganjar-Mahfud Md di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti Menangis di X

12 jam lalu

Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti Menangis di X

Pemerintahan Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun ditutup. Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti menangis di media sosial X.

Baca Selengkapnya

Dualisme Kadin Indonesia: Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Saling Klaim Paling Sah

13 jam lalu

Dualisme Kadin Indonesia: Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Saling Klaim Paling Sah

Kadin Indonesia memanas. Pasalnya, penyelenggaraan Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin memicu terjadinya dualisme.

Baca Selengkapnya

Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

15 jam lalu

Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini kritik kebijakan ekonomi Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur dinilai ngawur.

Baca Selengkapnya

Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

16 jam lalu

Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

Rektor Universitas Paramadina menyampaikan masalah utang luar negeri akibat kebijakan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Upaya Berantas Judi Online Senilai Rp 600 Triliun pada Triwulan I 2024, Bentuk Satgas hingga Muncul Inisial T

16 jam lalu

Upaya Berantas Judi Online Senilai Rp 600 Triliun pada Triwulan I 2024, Bentuk Satgas hingga Muncul Inisial T

Maraknya judi online membuat Jokowi akhirnya membentuk Satgas Judi Online di bawah pimpinan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto. Apa hasilnya?

Baca Selengkapnya