TEMPO.CO, Jakarta -PT Mora Telematika Indonesi (Persero) atau Moratelindo membantah ikut terlibat dalam proyek pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur Paket 1, 2, 3, 4 dan 5. Dalam proyek Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika itu, diduga ada pelanggaran tindak pidana korupsi.

“Perseroan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai peserta lelang sehubungan dengan proyek pengadaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 yang diselenggarakan oleh BAKTI Kominfo,” ujar Corporate Secretary Moratelindo Henry R Rumopa lewat keterangan tertulis pada Kamis, 3 November 2022.

Lebih lanjut, perusahaan yang berkantor di Jalan Panataran Nomor 9, Proklamasi, Jakarta Pusat itu menegaskan bukan pihak yang pernah menjalin kerjasama dengan BAKTI Kominfo. Bahkan tidak pernah menandatangani perjanjian dalam bentuk apapun di dalam proyek tersebut.

Dalam rangka memenuhi Good Corporate Governance atau GCG, kata Henry, Moratelindo selalu menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Salah satunya dengan prinsip kehati-hatian, karena perusahaan selektif dalam menjalin kerja sama dengan suatu pihak.

Proyek yang diikuti Moratelindo hanya Proyek Palapa Ring yang merupakan proyek strategis nasional infrastruktur prioritas pemerintah pusat. “Proyek antara pemerintah pusat dengan anak perusahaan yaitu PT Palapa Ring Barat dan PT Palapa Timur Telematika,” kata Henry.

Ada pun tujuan dari Proyek Palapa Ring, dia berujar, adalah untuk membangun infrastruktur telekomunikasi berupa jaringan tulang punggung (backbone) serat optik di seluruh Indonesia. Proyek Palapa Ring Paket Barat telah beroperasi sejak Maret 2018, sedangkan Palapa Ring Paket Timur beroperasi sejak Agustus 2019.

Total panjang jaringan tulang punggung Proyek Palapa Ring (Barat dan Timur) mencapai 27.561 kilometer. “Moratelindo berkomitmen terus berkontribusi bagi kemajuan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia guna menopang pertumbuhan serta pemerataan perekonomian ke berbagai daerah,” tutur Henry.

Selanjutnya Baca Kejagung Sudah Menggeledah 7 Perusahaan<!--more-->

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi menyatakan pihaknya telah melakukan penggeledahan terhadap tujuh perusahaan pada Selasa, 1 November kemarin. dia menyampaikan perusahaan itu merupakan tempat yang diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi proyek pembangunan menara 4G BAKTI Kominfo.

"Tim penyidik telah melakukan kegiatan penggeledahan di beberapa tempat yang di duga terkait dengan tindak pidana di maksud. Antara lain satu, kantor PT. Fiberhome Technologies Indonesia, PT. Aplikasi Aplikanusa lintasarta, PT. Infrastruktur bisnis sejahtera, PT. Sansine Exindo, PT. Moratelindo, PT. Exelsia Mitraniaga Mandri, dan PT. ZTE Indonesia," kata dia.

Dalam penggeledahan tersebut, tim Kejaksaan Agung menemukan beberapa dokumen penting dalam proses pembangunan proyek menara. Kuntadi mengatakan barang bukti itu masih dilakukan pendalaman untuk diselesaikan.

"Berdasarkan hasil ekspose tersebut status penyelidikan kita naikan ke penyidikan. Adapun hasil penggeledahan kita menemukan tentang dokumen-dokumen penting terkait degan penanganan perkara ini dan saat ini masih kita dalami dan kita pelajari," ujar Kuntadi. Meskipun demikian, tim penyidik belum menetapkan satu pun tersangka dalam kasus ini.

Proyek pembangunan BTS yang digarap oleh Kominfo itu diduga bermasalah setelah molor dari jadwal yang ditentukan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Juni lalu menyatakan akan mengaudit proyek tersebut. Proyek yang digarap secara tahun jamak atau multi-years itu sudah berjalan selama tiga tahun dan telah memasuki masa audit.

Proyek yang diinisiasi sejak akhir 2020 ini direncanakan menyentuh 7.904 titik blankspot serta 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal hingga 2023. Pembangunannya terbagi atas dua tahap. Tahap pertama, BTS ditargetkan berdiri di 4.200 lokasi dan penggarapannya semestinya telah rampung pada 2022. Sedangkan sisanya diselesaikan sampai 2023.

Namun hingga kuartal II 2022, BAKTI tercatat baru merampungkan 2.060-2.070 tower untuk tahap pertama. “Itu yang sudah on air,” kata Kepala Divisi Infrastruktur Lastmile Backhaul BAKTI Feriandi Mirza saat ditemui Tempo di kantornya, Jakarta Selatan, 3 Juni lalu.

Feriandi mengatakan ada berbagai hambatan yang dialami oleh pekerja di lapangan baik di daerah Papua dan non-Papua. Di wilayah luar Papua, dia bercerita penyelesaian proyek pembangunan BTS sempat terganggu oleh pandemi Covid-19 yang mempengaruhi rantai pasok.

Selama wabah meruak, kontraktor BTS kesulitan mendapatkan perangkat microchip yang masih banyak diimpor dari negara lain, seperti Cina. “Karena perangkat (telekomunikasi) ini mostly 100 persen masih impor,” katanya.

Pasokan perangkat telekomunikasi dari negara-negara produsen microchip menyusut lantaran produksi berkurang. Ditambah lagi, lalu-lintas logistik dari satu negara ke negara lain terganggu karena kebijakan lockdown.

KHORY ALFARIZI | ARRIJAL RACHMAN | MUH RAIHAN MUZAKKI

Baca Juga: PPATK Dalami Aliran Duit Dugaan Korupsi Proyek BTS Kominfo

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.