TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan industri padat karya melemah akibat terjadinya penurunan ekspor. Jika tidak segera ditanggulangi, Bhima memperkirakan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akan terjadi.

Ia pun menyarankan pemerintah untuk memberikan relaksasi kepada pelaku industri padat karya, salah satunya dengan pemberian diskon tarif listrik. "Diskon tarif listrik bisa diperbesar menjadi 50 persen misalkan di beban puncak," ucapnya saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 29 Oktober 2022.

Menurut Bhima, langkah tersebut bisa menjadi cara agar industri padat karya terselamatkan di tengah ancaman resesi global tahun depan. Adapun penurunan ekspor di industri padat karya terjadi terjadi akibat negara tujuan ekspor terbesar, Amerika Serikat dan Eropa sedang mengalami penurunan daya beli akibat inflasi yang tinggi saat ini.

Bhima menjelaskan industri padat karya rentan terhadap ancaman resesi karena Indonesia hingga kini mesih bergantung pada negara-negara tujuan ekspor tradisional, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di sisi lain, manufaktur tekstil di Indonesia berkaitan kuat dengan penjualan pakaian dari sejumlah merek internasional.

Oleh karena itu, ia juga menyarankan agar mengalihkan pasar ekspor sedang lesu itu ke pasar domestik. "Apalagi konsumsi masyarakat sebenarnya masih sangat besar," ucapnya.

Selain itu, menurut Bhima pemerintah memberdayakan intelejen pasar untuk memetakan pasar-pasar ekspor alternatif, misalnya ke negara Timur Tengah. Sehingga, penurunan ekspor ke Amerika Serikat dan Eropa bisa ditanggulangi dengan mengalihkannya ke pasar domestik, maupun pasar alternatif yang dinilai tak terimbas resesi global.

Untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri, menurut Bhima, pemerintah bisa memberikan relaksasi pada pajak pertambahan nilai (PPN). Sebab, jika tarif PPN turun masyarakat kelas menengah bisa tergerak untuk membeli produk dari industri padat karya, misalnya pakaian jadi, sepatu, dan lainnya.

Di sisi lain, penambahan bantuan subsidi upah (BSU), khusus para pekerja di sektor padat karya juga bisa membantu meringankan beban pelaku industri. Ia menyarankan agar BSU tidak hanya ditambah nominalnya, tetapi juga jumlah penerimanya.

Baca Juga: Bahlil Lahadalia: Tidak Boleh Ada PHK di Industri Padat Karya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini