TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan pasokan cadangan beras pemerintah atau CBP di Bulog kian menipis. Pada Oktober ini total volume cadangan beras pemerintah sebanyak 673.613 ton atau kurang dari target yakni 2 juta ton.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rachmi Widiriani pesimistis target stok beras sebesar 1,2 juta ton pada Desember 2022 bakal tercapai. Terlebih penyerapan beras di tengah musim paceklik ini butuh usaha yang lebih besar.

"Karena itu pada minggu lalu di Sulawesi Selatan yang saat ini potensi produksinya masih tinggi, sudah digerakkan kerja sama dengan seluruh penggilingan," kata Rachmi dalam diskusi yang diselenggarakan Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) secara daring, Selasa, 25 Oktober 2022.

Baca: Badan Pangan Nasional Sebut Cadangan Beras Pemerintah Bulan Ini Paling Kecil, Apa Dampaknya?

Langkah tersebut dilakukan Bapanas agar penggilingan bisa segera menggeser pasokan beras ke Bulog. Rachmi menjelaskan Bulog harus segera mengganti stoknya yang keluar bulan ini setelah menyalurkannya ke pedagang untuk menstabilkan harga di pasar. Namun produksi gabah kini sedang sehingga terjadi persaingan ketat antara Bulog dan swasta untuk bisa membeli gabah dari petani.

Di sisi lain, Bulog terikat dengan ketentuan harga pembelian sehingga perlu kerja sama dengan para penggiling. Pasalnya, kata Rachmi, stok beras nasional sekitar 21,1 persen berada di penggilingan. Sedangkan Bulog hanya memegang stok di angka 11,3 persen.

Ia berharap pemerintah dapat segera memperbaiki stok CBP untuk mempertahankan stabilitas harga. Sebab saat ini harga beras di tingkat konsumen sudah naik hingga 4,2 persen. Harga beras pada Juli 2022 Rp 10.700 per kilogram kini nakk menjadi Rp 11.090 per kilogram per 24 Oktober.

Selanjutnya: Jika stok beras membaik, pemerintah bisa intervensi harga.

<!--more-->

Jika stok CBP membaik, pemerintah memiliki dapat mengintervensi harga dengan menyalurkan cadangan berasnya. Belajar dari kejadian minyak goreng, ketika itu semua dilepas melalui mekanisme pasar, pemerintah tidak punya kekuatan untuk mengendalikan situasi. Alhasil, harga naik hingga kemungkinan gizi buruk dan kerawanan pangan terjadi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia Muhammad Nuruddin memperkirakan penurunan produksi gabah hingga akhir tahun bisa mencapai 30 persen dari total 50 juta ton gabah kering panen (GKP).

Ia pun berharap pemerintah segera memutuskan apakah akan mengambil langkah impor beras. Jika tidak, Menurut akan semakin banyak kasus penyelundupan impor di tahun depan.

"Mending diformulasi, supaya enggak ada impor selundupan. Jujur saja bahwa ada faktor iklim menurunkan produktivitas padi secara nasional," tutur Nuruddin lebih jauh tentang opsi impor beras tersebut.

Baca juga: Panggil Menteri Ekonomi ke Istana, Jokowi: Kenapa Harga Beras Naik?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.