TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia buka suara soal keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempercepat larangan ekspor timah. Ia mengatakan pemerintah telah memperhitungkan dampak dari rencana tersebut.

"Kita sudah hitung bahwa hilirisasi terhadap timah akan memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional," ujar Bahlil saat ditemui di kantor Kementerian Investasi, Jakarta Selatan pada Senin, 24 Oktober 2022.

Ia mengungkapkan Indonesia merupakan penghasil timah terbesar kedua di dunia setelah Cina. Adapun Cina telah melakukan hilirisasi timah sebesar 70 persen, sementara Indonesia baru mencapai 5 persen.

Menurut Bahlil, penyetopan ekspor timah mentah ini bertujuan meningkatkan nilai tambah. Apalagi, saat ini harga komoditas tersebut dikendalikan oleh negara lain yang penghasil timahnya tidak sebesar Indonesia.

"Kira-kira kalau begitu kita pintar atau pintar-pintar bodoh ya? Kita menyetop ini dalam rangka memberikan nilai tambah," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Turun Langsung Promosikan IKN, Bahlil: Jawab Keraguan Investor

Bahlil merujuk pada keputusan pemerintah dalam melarang ekspor nikel pada 1 Januari 2020. Ia mengatakan hilirisasi timah berbeda dengan nikel. Nilai investasi di industri itu tidak terlalu besar, yakni paling tinggi senilai Rp 1 triliun.

Meski banyak pihak yang tak setuju dengan penyetopan keran ekspor timah, ia menilai pemerintah tak akan gentar mengambil langkah. "Tahu banyak yang enggak setuju itu, aku pun tahu siapa 'pemain-pemainnya', tapi negara enggak akan mungkin gemetar sedikit pun. Sampai kapan negara kita mau dimainin seperti itu, jangan lah," kata dia.

Semakin cepat keran ekspor timah Indonesia ditutup, ucapnya, kebijakan itu akan semakin baik. "Insya Allah akan lebih cepat dan kita sudah membuat roadmap-nya," kata Bahlil.

Sebelumnya, Jokowi kembali memberi sinyal penutupan keran ekspor timah, seiring dengan segera rampungnya proyek smelter PT Timah Tbk. Jokowi mengaku ingin semua komoditas tambang bisa masuk ke industri hilirisasi. Hal itu demi meningkatkan nilai tambang di dalam negeri dan lapangan kerja bisa bertambah luas.

"Kalau sudah matang kalkulasinya, akan saya umumkan, setop tahun depan atau setop tahun ini, bisa terjadi," kata dia, Kamis, 20 Oktober 2022.

RIANI SANUSI PUTRI | FAJAR PEBRIANTO

Baca juga: Bahlil Sebut UMKM Penjaga Benteng Ekonomi RI: Malah Sulit Dapat Pinjaman dari Bank

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.