Kejar Target Nol Emisi Karbon 2060, ESDM Kembali Singgung Pensiun Dini PLTU Batu Bara

Senin, 24 Oktober 2022 15:34 WIB

Aktivis Walhi menggelar aksi di depan gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 11 Desember 2020. Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk menghentikan pembangunan PLTU Batubara Jawa 9 dan 10 karena dinilai dapat merusak lingkungan dan menuntut pemerintah untuk beralih ke energi terbarukan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mematok target penurunan emisi karbon hingga 358 juta ton CO2 pada 2030. Sedangkan untuk janga panjang, pemerintah akan mengejar nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060.

Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andriah Feby Misna menyebut pemerintah sudah memiliki strategi dan upaya mengejar NZE. Salah satunya dengan mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT) secara masif dan memensiun-dinikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara secara bertahap.

Keyakinan ini berangkat dari potensi yang dimiliki Indonesia. “Kami juga mencoba bisa melakukan retaiment PLTU secara bertahap. Dengan upaya retaiment, diharapkan pembakit EBT bisa lebih masuk,” ujar Feby dalam webinar Kesiapan Energi Terbarukan dan Nuklir dalam Mendukung Pencapaian Net Zero Emission, Senin, 24 Oktober 2022.

Feby juga mengatakan pihaknya akan melakukan peningkatan infrastruktur energi dengan harapan mendorong penetrasi EBT yang lebih besar. “Kami menyadari beberapa pembangkit EBT bersifat intermiten sehingga untuk saat ini, infrastuktur kita yang basisnya fosil agak ulit untuk menerima pembangkit-pembangkit intermiten,” ujar Feby.

Lebih lanjut, untuk mempercepat NZE, Feby mengatakan pemerintah sedang berupaya melengkapi regulasi. Setelah peraturan presiden yang mengatur EBT terbit pada Oktober ini, dia berharap rancangan undang-undang mengenai energi baru juga bisa segera disahkan.

Advertising
Advertising

Baca juga: Transisi Energi Butuh Dana USD 1 Triliun, dari Mana Sumbernya?

Kemudian di luar persoalan beleid, hal yang tidak kalah penting menurut Feby adalah sumber-sumber pendanaan murah. Dia berujar, pembangkit EBT membutuhkan investasi yang besar. “Kami mengupayakan untuk bisa mendapat akses pendanaan murah yang bisa mendorong NZE,” ucapnya.

Karena itu, Feby berharap bidang penelitian dan pengembangan (litbang) mampu menghasilkan PLT EBT yang efisien. Sehingga, harga pembangkit EBT bisa kompetitif dan terjangkau.

Adapun Anggota Dewan Energi Nasional, Agus Puji Prasetyo, mengatakan target menuju NZE bukan upaya main-main. Ada sejumlah tantangan yang dihadapi untuk mencapai target ini. Sebab di sisi lain, Indonesia tengah mengejar target pertumbuhan ekonomi.

“Kalau tanpa melihat pertumbuhan ekonomi, itu akan sangat mudah. Dengan mematikan pembangkit yang mengirimkann CO2 ke udara, itu sudah selesai,” ujar Agus. “Tapi pada saat mematikan energi yang berbasis fosil, di saat yang sama kita kan harus menumbuhkan ekonomi,” ujarnya.

Agus pun mengatakan harus ada energi baru untuk tetap bisa mengejar pertumbuhan ekonomi. Misalnya, geothermal, PLTA yang perlu diperbanyak, maupun PLTS. “Kalau sebagai base root tentu yang stabil andal dan murah,” ucap Agus.

“Teknologi PLTN ke depan akan semakin maju dan cenderung akan murah. Itu bisa menjadi pilihan kita ke depan,” kata dia.

Baca juga: Pakar UGM Pesimistis PLTU Bakal Pensiun Dini, Ini Sebabnya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Sri Mulyani Siapkan Paket Pensiun Dini PLTU untuk Jadi Percontohan Transisi Energi

17 menit lalu

Sri Mulyani Siapkan Paket Pensiun Dini PLTU untuk Jadi Percontohan Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia sedang memfinalisasi paket pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap batu bara atau PLTU

Baca Selengkapnya

Koalisi Desak Perbankan Setop Investasi ke Energi Kotor dan Segera Beralih ke EBT

20 jam lalu

Koalisi Desak Perbankan Setop Investasi ke Energi Kotor dan Segera Beralih ke EBT

Koalisi organisasi masyarakat sipil mendesak agar kalangan perbankan berhenti memberikan dukungan pendanaan energi kotor seperti batu bara.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

1 hari lalu

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

Sri Mulyani Indrawati dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa membahas lebih lanjut program Mekanisme Transisi Energi (ETM) ADB untuk Indonesia.

Baca Selengkapnya

Top 3 Tekno: Kenaikan UKT, Proyek Google untuk Israel, Polusi Udara dan Cina

1 hari lalu

Top 3 Tekno: Kenaikan UKT, Proyek Google untuk Israel, Polusi Udara dan Cina

Berita tentang kenaikan UKT di ITB masih mengisi Top 3 Tekno Berita Terkini.

Baca Selengkapnya

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

2 hari lalu

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

Cina menjadi salah satu negara yang bisa mengurangi dampak polusi udaranya secara bertahap. Mengikis dampak era industrialisasi.

Baca Selengkapnya

Pertamina International Shipping Catat Penurunan Emisi Karbon 25.445 Ton

8 hari lalu

Pertamina International Shipping Catat Penurunan Emisi Karbon 25.445 Ton

PT Pertamina International Shipping mencatat data dekarbonisasi PIS turun signifikan setiap tahun.

Baca Selengkapnya

Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

11 hari lalu

Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

Pemerintah RI membahas langkah strategis mengurangi emisi karbon sektor industri di ajang pameran global Hannover Messe 2024 Jerman.

Baca Selengkapnya

Pertamina International Shipping Klaim Berhasil Turunkan Emisi Karbon

12 hari lalu

Pertamina International Shipping Klaim Berhasil Turunkan Emisi Karbon

PT Pertamina International Shipping (PIS) mengklaim dekarbonisasi yang dilakukan perusahaannya dapat menurunkan emisi karbon.

Baca Selengkapnya

Penggemar K-Pop Minta Hyundai Mundur dari Investasi penggunaan PLTU di Kalimantan

30 hari lalu

Penggemar K-Pop Minta Hyundai Mundur dari Investasi penggunaan PLTU di Kalimantan

Penggemar K-Pop global dan Indonesia meminta Hyundai mundur dari investasi penggunaan PLTU di Kalimantan Utara.

Baca Selengkapnya

Setelah Cegah 3 Orang ke Luar Negeri, KPK Panggil Direktur PT Bhatara Titih Sempurna Kasus Korupsi PLN Sumbagsel

32 hari lalu

Setelah Cegah 3 Orang ke Luar Negeri, KPK Panggil Direktur PT Bhatara Titih Sempurna Kasus Korupsi PLN Sumbagsel

KPK memanggil Direktur PT Bhatara Titih Sempurna, Yollid Chollidin, sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di PT PLN (Persero) UIP Sumbagsel.

Baca Selengkapnya