TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Irfan Setiaputra buka suara mengenai isu keikutsertaan Chairul Tanjung (CT) dalam rights issue pada Desember nanti. CT dikabarkan ikut mangambil jatah rights issue melalui Trans Airways.

Irfan mengaku belum bisa memastikan apakah Trans Airways sebagai pemegang minoritas saham Garuda akan ikut dalam aksi korporasi itu.

"Mengenai komitmen Trans Airway, kami tidak dalam kapasitas untuk bisa menjawab pemegang saham saat ini mana yang akan meng-exercise rights-nya pada waktu rights issue," ucapnya seusai pemaparan publik secara virtual pada Kamis, 20 Oktober 2022.

Namun, ia mengungkapkan akan terus berkomunikasi dengan seluruh pemegang saham emiten berkode saham GIAA itu, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Komunikasi itu khususnya untuk mendiskusikan sejumlah simulasi pasca-restrukturisasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang akan terjadi setelah rights issue.

"Jadi kami tidak bisa comfirm itu saat ini," ujar Irfan.

Baca juga: Bos Garuda Blak-blakan Kondisi Terakhir Keuangan Perusahaan Setelah Lolos PKPU

Meski belum bisa memastikan keikutsertaan para pemegang saham, ia optimistis perseroan dapat mengantongi tambahan modal sebanyak Rp 14,4 triliun dalam rights issue yang akan dilaksanakan pada akhir tahun ini. Terlebih, Garuda akan mendapatkan suntikan modal minimal Rp 7,5 triliun dari pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas melalui penyertaan modal negara (PMN).

"Itu yang bisa kita sesuaikan dengan rencana yang sudah kita canangkan," ucap Irfan.

Pada Juni lalu, Garuda Indonesia telah memastikan penerbitan saham baru lewat mekanisme rights issue tahap pertama usai mencapai homologasi dengan kreditur dalam voting proposal PKPU. PMN bakal masuk melalui skema rights issue yang rencananya bakal dilaksanakan pada kuartal IV 2022.

Garuda Indonesia akan melakukan rights issue pada Desember 2022. Rentangan harga pelaksanaan rights issue Garuda Indonesia sebesar Rp 182 sampai dengan Rp 210 per lembar saham. Nilai tersebut merujuk Surat Menteri BUMN Nomor S-654/MBU/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022.

Rights issue Garuda Indonesia digadang-gadang akan membuat porsi kepemilikan saham pemerintah naik dari 60,54 persen menjadi 65 persen. Kemudian pada tahap kedua, rights issue akan dilaksanakan sebagai pendanaan dari mitra strategis sehingga kepemilikan saham pemerintah turun menjadi 51 persen.

Perseroan pun akan menerbitkan ekuitas baru melalui penawaran umum terbatas Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan nilai nominal per saham yang ditentukan berdasarkan valuasi oleh penilai independen.

RIANI SANUSI PUTRI

Baca juga: Dirut Garuda Indonesia Ungkap Masalah Fundamental yang Membebani Perusahaan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini