TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler di kanal ekonomi dan bisnis sepanjang akhir pekan, Jumat, 14 Agustus 2022 diwarnai berbagai isu. Pertama soal dampak ekonomi kereta cepat yang dipertanyakan ekonom.

Indef menilai efek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung lebih banyak mengalir ke luar negeri. Berita kedua soal petani di Deli Serdang yang menagih janji Jokowi menyelesaikan konflik lahan pertanian.

Berikut ini tiga berita terpopuler kemarin.

1. Indef Curiga Dampak Ekonomi Pembangunan Kereta Cepat Lebih Banyak Mengalir ke Luar Negeri

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mempertanyakan dampak ekonomi dari pembanguan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Dia melihat belanja proyek sepur kilat itu lebih banyak lari ke luar negeri ketimbang ke dalam negeri.

"Kita lihat lebih banyak ke luar negeri atau lokal? Saya curiga lebih banyak ke luar,” ujar dia melalui sambungan telepon pada Jumat, 14 Oktober 2022.

Tauhid mencontohkan biaya untuk belanja komponen mulai teknologi, rolling stock atau kereta, rel, hingga jaringan. Begitu pula dengan tenaga kerjanya. Ukuran belanja yang lebih banyak mengalir ke negara lain itu, kata dia, bukan dari volume, melainkan nilainya.

"Apakah lebih banyak orang lokal atau orang luar negeri?" ucapnya.

Tauhid mengatakan posisi tinggi selevel manajer ke atas di proyek kereta cepat banyak diisi oleh orang asing. Dengan demikian, kata dia, sama saja dampak ekonomi megaproyek itu akan mengalir ke luar negeri. Sedangkan dampak ekonomi lokal hanya mencakup pembebasan lahan.

Tauhid berharap konsorsium kereta cepat menyerap komponen dalam negeri dengan nilai yang lebih besar. Misalnya, untuk material stasiun hingga Depo. "Jangan sampai keramiknya bukan dari kita, atau impor. Kan enggak tahu. Peralatan kan banyaknya dari impor, dari Cina misalnya, itu yang bukan milik kita, milik orang luar,” tutur Tauhid.

Baca selengkapnya di sini.

<!--more-->

2. Petani Deli Serdang Tagih Janji Jokowi soal Lahan Digusur: Penyelesaian Menguap

Para petani dari Desa Simalinglar dan Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menagih janji Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang ingin menuntaskan konflik dan mengembalikan hak atas tanah para petaniyang digusur PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II. Janji tersebut tidak pernah dijalankan hingga petani terkatung-katung selama dua tahun.

“Sudah banyak rapat dan korespondensi surat dilakukan para pihak untuk menindaklanjuti konflik agraria tersebut. Pendek kata, penyelesaian menguap tanpa kepastian konkret bagi rakyat,” ujar Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika lewat keterangan tertulis pada Jumat, 14 Oktober 2022.

Dewi bercerita, petani dari dua desa di Deli Serdang sudah dua kali bertemu dengan Jokowi dan kementerian yang berwenang. Dua tahun lalu, 179 petani dari kedua desa melakukan aksi jalan kaki dari Deli Serdang, Sumatera Utara, ke Jakarta.

Aksi jalan kaki tersebut berlangsung selama 40 hari dengan tekad bulat menemui Presiden Jokowi. Sebab, ladang dan perumahan mereka telah digusur oleh PTPN II, termasuk tanah dan rumah yang telah bersertipikat (SHM), dengan pengawalan polisi dan tentara.

“Sementara itu semua instansi di daerah dari gubernur hingga jajaran terbawah tidak mampu memberi penyelesaian,” kata Dewi.

Baca selengkapnya di sini.

<!--more-->

3. Satgas BLBI Akui Kesulitan Lelang Aset Tommy Soeharto Senilai Rp 2,4 Triliun

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) mengaku kesulitan menjual aset-aset sitaan obligor Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Ketua Harian Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan aset tersebut nilainya sangat tinggi sehingga sampai hari ini belum laku dilelang.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan tersebut menyebut aset Tommy Soeharto terdiri atas 120 hektare lahan. Total nilai asetnya adalah Rp 2,4 triliun.

"Jadi kita akan melihat langkah-langkah lain, termasuk soal pemanfaatannya," ujar Rionald usai konferensi pers Peran Strategis Profesi Penilai secara virtual, Jumat, 14 Oktober 2022.

Rionald mengatakan Satgas BLBI akan mengusahakan agar aset-aset itu dapat dimanfaatkan. Namun, pada saat yang bersamaan, Satgas BLBI ingin memastikan langkahnya sesuai dengan peraturan yang ada.

Ia menjelaskan upaya pemanfaatan aset menjadi opsi. Sebab, pelelangan aset senilai 2,4 triliun bukan hal yang mudah, apalagi di tengah kondisi perekonomian saat ini. Adapun penilaian terhadap aset tersebut akan secara berkala dikaji ulang setelah enam bulan berlalu.

Baca selengkapnya di sini.

Baca juga: Dampak Konflik Sosial Pulau Haruku di Maluku: 739 Warga Masih Mengungsi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.