TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Aep Mulyana, mengatakan 100 konsumen apartemen itu telah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Surat itu berisi permintaan bantuan untuk menuntut hak konsumen yang dilanggar oleh PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU).

"Kami anggota komunitas ingin memperjuangkan hak-hak kami dalam mendapatkan kembali dana pembelian apartemen Meikarta tersebut karena unit yang kami beli sudah tidak mendapatkan kepastian dan kejelasan," ujar Aep saat dihubungi Tempo pada Jumat, 14 Oktober 2022.

Baca: Bos Lippo: ASEAN Akan Jadi Kekuatan Ekonomi dan Teknologi Dunia

Ia mengatakan sampai saat ini belum terlihat progress pembangunan di seluruh distrik apartemen Meikarta. Ketua serta pengurus komunitas itu meninjau lokasi proyek apartemen. Sebagian besar area masih berupa tanah kosong dan bangunan yang belum selesai.

Padahal, kata Aep, dalam Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit (P3U) yang telah ditandatangani kedua belah pihak, disebutkan PT MSU sebagai pengembang seharusnya melakukan serah terima unit apartemen pada pertengahan tahun 2019 hingga 2020 kepada konsumen.

Namun, ketika dihubungi melalui telepon, perusahaan yang berafiliasi dengan Lippo Group utu meminta konsumen menunggu grace period selama enam bulan. "Padahal sebelumnya tidak ada dalam perjanjian awal. Istilah grace period ini tidak pernah ada dalam perjanjian jual beli kami," tutur Aep.

Grace period itu kemudian berkembang menjadi 18 bulan. Setelah grace period terlewati, konsumen kembali menanyakan kepada PT MSU dan melakukan pengecekan kembali ke lokasi. Tetapi keadaan lokasi proyek Meikarta sebagian besar masih sama, yakni berupa tanah kosong dan bangunan yang belum selesai.

Kemudian sebagian dari konsumen, tuturnya, dihubungi oleh PT MSU untuk menentukan relokasi dengan tambahan biaya yang nyaris sama dengan satu unit baru. Sebagian besar dari konsumen menolak tawaran tersebut karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Selanjutnya: Hingga kini, sebagian besar serah terima apartemen belum terealisasi.

<!--more-->

Meski sebagian besar konsumen menolak adanya relokasi dengan adanya tambahan biaya, namun ada juga pembeli yang akhirnya setuju karena ingin segera serah terima apartemennya. Akan tetapi, para pembeli itu kembali kecewa karena hingga saat ini, sebagian besar serah terima apartemen masih belum terealisasi sesuai P3U.

"Itu patut diduga hanya alasan PT MSU agar perjanjian lama dengan konsumen dapat dibatalkan dan selanjutnya konsumen akan mendapatkan perjanjian baru yang akan merugikan konsumen," ujar Aep.

Selain itu, Aep menjelaskan dalam surat perjanjian jual beli disebutkan jika PT MSU belum melakukan serah terima unit kepada konsumen sesuai jadwal yang dijanjikan perusahaan, PT MSU wajib memberikan kompensasi penalti keterlambatan sebesar 1 persen dari harga unit yang dibeli kepada konsumen atau penerima pesanan. Tetapi hingga saat ini konsumen tidak pernah menerima kompensasi penalti tersebut.

PT MSU sendiri saat ini memiliki homologasi atau pengesahan dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Aep pun menyatakan kondisi itu semakin merugikan konsumen lantaran terjadi pengurangan denda keterlambatan menjadi 0,5 persen dan maksimal hanya 5 persen. Waktu serah terima unit pun bisa tertunda sampai tujuh tahun dengan opsi pengembalian dana sampai tujuh tahun tanpa pertambahan nilai kompensasi atau bunga.

"PT MSU dalam hal ini sepertinya disimpulkan tidak punya itikad baik dalam mengembalikan dana kami. Pada saat melakukan PKPU pun, konsumen tidak diberitahu dan tidak semua bisa ikut memberikan hak suaranya," ucap Aep.

Selain kepada Presiden Jokowi dan DPR, Komunitas Peduli Konsumen Meikarta juga telah mengadukan persoalan itu kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejumlah konsumen juga telah melaporkan kasusnya ke Polres Bekasi dan di antaranya telah sampai ke Pengadilan Negeri Cikarang.

Tempo telah menghubungi Chief Marketing Officer (CMO) MeIkarta, Lilies Surjono untuk mengkonfirmasi tuntutan para konsumen yang tergabung dalam Komunitas Peduli Konsumen Meikarta. Namun hingga Jumat malam, 14 Oktober 2022, pesan yang dikirimkan Tempo belum direspons dan sambungan ke telepon selulernya tidak diangkat.

Baca juga: Sebut Pemberian HGB 160 Tahun untuk Investor IKN Langgar UU, KPA Ibaratkan BPN Calo Tanah

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.