TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo buka suara soal usul Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terkait pembelian hasil panen petani melalui BUMN. Mentan memastikan bahwa keputusan yang akan diambilnya akan membela keuntungan petani.

Ia pun mengaku tak perlu berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait. "Kalau ada yang mau beli enggak usah koordinasi. Tinggal beli. Yang penting enggak boleh murah, saya senang," ujar Mentan saat ditemui di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan pada Kamis, 6 Oktober 2022.

Bila BUMN nantinya diwajibkan membeli hasil panen petani, menurut dia, maka hasil panen petani harus dibeli dengan harga tinggi. Sebab, masih ada beberapa komoditas pangan di Indonesia yang harganya masih termasuk yang terendah di Asia seperti beras.

"Apapun yang dibilang pemerintah, harus lah saya bela petani," ucapnya.

Baca: Zulhas Cerita Ditelepon Jokowi Tiap Hari Agar Tak Lengah Atas Kenaikan Harga Beras

Syahrul juga memastikan sangat mendukung apabila rencana itu dapat mengurangi volume impor komoditas hasil tani. "Berentilah itu yang main-main impor itu, petani gak dapat apa-apa," kata dia.

Sebelumnya Zulkifli bercerita Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memberi arahan untuk menyerap seluruh hasil panen petani melalui BUMN. Pasalnya, Presiden Jokowi tak ingin para petani dibebani soal harga atau penjualan. Artinya, pemerintah melalui BUMN akan membeli seluruh hasil produksi petani, kemudian menjualnya kepada konsumen.

"Nah, oleh karena itu kemarin saya mengusulkan, kalau bisa subsidi (pangan) Rp 100 triliun per tahun selama tiga tahun," ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat pada Ahad, 25 September 2022.

Apabila wacana itu dapat direalisasikan, petani tidak dibebani tugas tambahan yang bukan bidangnya. Harapannya petani bisa lebih produktif dan fokus pada teknologi pertanian dan pasar.

"Kalau udah itu sudah kita nggak perlu impor lagi. Jadi jangan sampai dia kalau bikin banyak nggak laku. Oleh karena itu harus dibeli oleh negara, tugasnya pemerintah itu membeli," tutur Zulkifli.

Pemerintah pun berencana membangun gudang untuk menampung stok hasil panen tersebut. Nantinya, kata Zulkifli, proyek itu akan menjadi tanggung jawab Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau juga Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).

Baca juga: Buwas Curhat Soal Harga Beras: Swasta Rusak Harga, Rebutan Alat Angkut dengan Bulog

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.