TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyatakan tidak akan membangun bendungan baru pada tahun 2023-2024. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat membuka Indonesia Water Forum 2022 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Oktober 2022.

Alih-alih membangun bendungan baru, kata Basuki, pemerintah akan berfokus menyelesaikan pembangunan 61 bendungan dan memanfaatkannya, khususnya untuk mendukung penyediaan air minum. "Pada 2023-2024 ini, PUPR dan pemerintah pada umumnya akan sangat selektif membangun infrastruktur yang baru," ujarnya.

Ia menegaskan infrastruktur yang dibangun pemerintah hanyalah yang merupakan perintah Presiden Jokowi. "Lainnya kami akan menyelesaikan yang sudah kami laksanakan, yang sedang kami laksanakan, dan memanfaatkan yang sudah kami selesaikan."

Adapun 61 bendungan yang telah dan sedang dibangun saat ini, kata Basuki, akan ditingkatkan pemanfaatannya untuk menambah kapasitas air. Caranya dengan membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), jaringan irigasi, pemasangan turbin untuk listrik, serta untuk pengendalian banjir.

"Ini kesempatan dan jadi dukungan untuk Perpamsi (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia) untuk memanfaatkan water storage di bendungan-bendungan tersebut," ujar Basuki.

Adapun pembangunan bendungan menjadi salah satu bagian dari program infrastruktur di bidang pertanian sejak Presiden Jokowi menjabat. Tercatat ada 29 bendungan yang sudah tuntas dan 32 bendungan yang masih dalam proyek pembangunan hingga 2022 ini.

Hal serupa disampaikan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti. Ia menyebutkan, penggunaan APBN akan diprioritaskan pada fungsionalisasi aset air minum, sehingga tidak akan ada pembangunan bendungan baru dalam dua tahun ke depan.

Diana menyatakan, masih rendahnya cakupan layanan air minum tak hanya menunjukkan rendahnya pendanaan, tapi pengelolaan sisi penyediaan air minum yang kurang efektif dan efisien. "Termasuk infrastruktur (bendungan) yang sudah dibangun namun belum bisa dikelola dengan baik," katanya.

ANTARA