TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengungkapkan rencana pemerintah menyerap seluruh hasil panen petani melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat dibutuhkan.

"Tatapi masalahnya, semestinya ini dibuat dalam satu sistem yang jelas dan berkesinambungan," saat dihubungi Tempo pada Ahad, 2 Oktober 2022.

Sebab, tuturnya, masalah pangan adalah kebutuhan yang sangat mendasar dan perlu dijamin pemerintah. Untuk menjamin ketahanan pangan, kata dia, kunci utamanya adalah kesejahteraan petani. Sedangkan selama ini harga pembelian komoditas dari petani umumnya masih relatif rendah.

Tingkat keuntungan petani tercermin dari nilai tukar petani atau NTP yang masih sangat-sangat rendah. Hal itu menyebabkan tingkat kesejahteraan petani menjadi rendah.

Sehingga, jika pemerintah ingin menyerang hasil panen petani melalui BUMN, maka rencananya harus dibuat dalam jangka panjang. Terlebih kebijakan tersebut tak hanya akan melibatkan Kementerian Perdagangan atau Kemendag tetapi juga lintas kementerian dan lembaga.

Adapun usulan Zulkifli Hasan yang meminta anggaran Rp 100 juta untuk merealisasikan wacana itu, menurut Faisal harus dipikirkan secara matang dan menggunakan perspektif jangka panjang. Faisal tidak ingin subsidi hanya diberikan tahun ini atau pada masa jabatan menteri tertentu saja.

Ia menegaskan pada dasarnya subsidi pangan memang dibutuhkan, terutama untuk petani. Petani mesti diberikan insentif besar untuk terus mendorong produktivitas. "Oleh karena itu, subsisi pangan dalam bentuk harga yang lebih baik dan jaminan pembelian produk-produk pangan dari petani menjadi penting dan memang harus dilakukan," kata dia.

Sebelumnya Zulkifli Hasan telah menyatakan bahwa pemerintah telah berencana menyerap seluruh hasil panen petani melalui BUMN. Rencana itu merupakan ide dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Alasannya, Presiden Jokowi ingin para petani tidak dibebani soal harga atau penjualan. Artinya, pemerintah melalui BUMN akan membeli seluruh hasil produksi petani, kemudian menjualnya kepada konsumen.

"Nah, oleh karena itu kemarin saya mengusulkan, kalau bisa subsidi (pangan) Rp 100 triliun per tahun selama tiga tahun," ujarnya dalam konferensi pers Kinerja 100 Hari Menteri Perdagangan di Auditorium Utama Kemendag, Jakarta Pusat pada Ahad, 25 September 2022.

Ia pun telah berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan lembaga yang berkaitan dengan pangan dalam negeri. Jika wacana ini dapat direalisasikan, menurut Zulkifli, petani tidak dibebani tugas tambahan yang bukan bidangnya. Harapannya, petani bisa lebih produktif. Sehingga, dukungan pada petani pun dapat fokus terhadap teknologi dan pasar.

RIANI SANUSI PUTRI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini