Jokowi Sahkan Perjanjian Dagang Regional Terbesar RCEP

Jumat, 30 September 2022 16:00 WIB

Presiden Joko Widodo (tengah) menyampaikan sambutan disaksikan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi (kanan) usai menerima penganugerahan gelar kehormatan di Keraton Buton, Baubau, Sulawesi Tenggara, Selasa 27 September 2022. Presiden dalam kunjungannya di Kepulauan Buton Sulawesi Tenggara dianugerahi gelar adat dan budaya La Ode Joko Widodo Lakina Bhawaangi Yi Nusantara dari Sultan Buton ke-40 sekaligus dinyatakan menjadi warga, kerabat serta sesepuh Kesultanan Buton. ANTARA FOTO/Jojon

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi mengesahkan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) alias Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional. Perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan 10 negara ASEAN dan 5 negara mitra, Australia, Selandia Baru, Cina, Jepang, dan Korea Selatan, ini sudah diteken pemerintah Indonesia sejak 15 November 2022.

"Untuk mendukung program pembangunan ekonomi dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional," demikian bunyi poin pertimbangan dalam UU Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan RCEP yang diteken Jokowi pada 27 September 2022.

UU ini pun memuat naskah dan lampiran lengkap dari perjanjian ini. Mulai dari tarif untuk ekspor impor barang yang diberlakukan antar negara sampai aturan soal subsidi ekspor produk pertanian.

Gagasan RCEP dicetuskan saat Indonesia memegang kepemimpinan ASEAN pada 2011, dengan tujuan mengonsolidasikan lima perjanjian perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang sudah dimiliki ASEAN dengan enam mitra dagangnya. Konsep RCEP kemudian disepakati negara anggota ASEAN pada akhir 2011 di Bali, Indonesia.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyampaikan kalau RCEP merupakan kesepakatan regional trading block terbesar di dunia. Perjanjian ini meliputi 30 persen PDB dunia. 27 persen perdagangan dunia, 29 persen investasi asing langsung, dan 29 persen populasi dunia.

Advertising
Advertising

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan implementasi perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) membutuhkan komitmen politik tinggi.

"Presiden sampaikan bahwa penandatanganan ini hanya permulaan. Jalan panjang dan terjal mungkin ada di hadapan kita, yakni bagaimana kita mengimplementasikannya dan ini memerlukan komitmen politik pada tingkat tertinggi," kata Menlu Retno dalam konferensi pers virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Minggu, 15 November 2020.

Retno menyampaikan hal tersebut seusai penandatanganan RCEP yang dilakukan oleh 10 negara anggota ASEAN dengan lima negara mitra ASEAN yaitu Australia, Selandia Baru, Cina, Jepang, dan Korea Selatan.

"Bagi Indonesia, kita masih membuka peluang negara di kawasan untuk bergabung ke dalam RCEP dan dari statement negara RCEP, mereka sampaikan apresiasi atas kepemimpinan Indonesia selama proses negosiasi," ujar Retno.

Menurut dia, proses negosiasi tersebut menunjukkan kepemimpinan ASEAN dalam hubungannya dengan negara-negara mitra.

"Tahun ini merupakan tahun yang bersejarah, 15 negara telah menandatangani RCEP yang terdiri dari 20 bab, 8 annex terkait akses pasar, dan 10 annex terkait aturan petunjuk teknis," kata Retno.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

1 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

5 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

7 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

17 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

18 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

19 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

23 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya