Gibran Sebut Bansos Rp 600 Ribu untuk Sopir Ojol, Sopir Bendi dkk Cair Minggu Pertama Oktober

Kamis, 29 September 2022 10:29 WIB

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka buka suara tentang pertemuannya dengan Rocky Gerung di Sentul, Jawa Barat, Jumat, 23 September 2022 lalu. TEMPO,/SEPTHIA RYANTHIE

TEMPO.CO, Solo - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, memastikan penyaluran bantuan sosial atau bansos untuk mencegah inflasi akibat kenaikan harga BBM untuk warga kotanya terlaksana pada minggu pertama Oktober 2022.

Jumlah penerima bantuan yang anggarannya bersumber dari Dana Transfer Umum atau DTU itu tercatat sebanyak 19.444 orang. Bansos itu akan diberikan satu kali kepada calon penerima dengan nilai Rp 600 ribu per orang.

"Saya kejar (pelaksanaan penyaluran bansos) minggu pertama Oktober. Diberikan langsung sekaligus, tidak ditermin," ujar Gibran kepada awak media di Balai Kota, Kamis, 29 Oktober 2022.

Gibran menyebut Pemerintah Kota atau Pemkot Solo telah mendata kelompok penerima manfaat atau KPM bansos itu, di antaranya pengemudi ojek online atau ojol, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan beberapa kriteria lain.

Tentang data 19.444 calon penerima bansos itu, Kepala Dinas Sosial Kota Solo, Agus Santoso, mengungkapkan calon penerima dana bansos mitigasi inflasi dampak kenaikan BBM ini bukan orang yang sama dengan penerima bantuan lainnya.

Advertising
Advertising

Penerima bansos tersebut berbeda dengan penerima bantuan langsung tunai atau BLT maupun bantuan subsidi upah atau BSU sebelumnya.

Data KPM bersumber dari usulan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait di lingkungan Pemkot Solo, yang memasukkan data warga kategori miskin dan rentan miskin. KPM itu di antaranya pedagang kaki lima atau PKL, buruh gendong, pengemudi ojek online atau ojol, juru parkir, buruh, sopir bendi, dan tukang becak.

Menurutnya, Pemkot Solo telah menyandingkan data itu dengan data KPM penerima BLT dari Kementerian Sosial atau Kemensos dan dengan data penerima bantuan subsidi upah atau BSU dari Kementerian Tenaga Kerja.

"Kami sampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Solo untuk meminta kementerian membuka link-nya (data KPM penerima BSU), lalu kami sandingkan, tujuannya agar penerima tidak dobel," tutur Agus.

Setelah melalui proses verifikasi, Agus mengatakan data Pemkot Solo itu akan digunakan untuk menyalurkan bansos mitigasi inflasi kenaikan harga BBM kepada yang berhak.

Dalam pelaksanaan pencairan dana bansos tersebut Agus menyatakan Pemkot Solo menggandeng Bank Jateng. Adapun teknis penyaluran bansos, akan dilaksanakan di enam lokasi yang telah ditentukan yang tersebar di lima kecamatan di Solo.

"Penyaluran kepada para penerima bansos ini akan melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah atau OPD termasuk pihak kecamatan dan kelurahan, Dinas Kesehatan Kota Solo terkait pelayanan vaksinasi Covid-19, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Solo," kata Agus.

Sebelum pelaksanaan penyaluran bansos kepada warga sasaran, Agus mengatakan akan digelar rapat koordinasi yang melibatkan berbagai unsur terkait.

Baca: Rupiah Jeblok ke 15.266 per Dolar AS, BI: Inflasi di Emerging Market Tak Sebesar Negara Maju

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

47 menit lalu

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

1 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

3 jam lalu

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?

Baca Selengkapnya

PDIP Minta PTUN Buktikan KPU Lakukan Maladministrasi Penetapan Gibran Sebagai Cawapres

4 jam lalu

PDIP Minta PTUN Buktikan KPU Lakukan Maladministrasi Penetapan Gibran Sebagai Cawapres

Menurut Gayus Lumbuan, putusan PTUN bisa memvalidasi bahwa KPU telah melakukan maladministrasi dalam tahapan pilpres

Baca Selengkapnya

Perjalanan Gugatan PDIP ke KPU di PTUN dan Prediksi Pakar

4 jam lalu

Perjalanan Gugatan PDIP ke KPU di PTUN dan Prediksi Pakar

Berikut perjalanan gugatan PDIP ke KPU di PTUN terkait pencalonan Gibran. Lantas, apa prediksi pakar terkait gugatan PDIP tersebut?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum PDIP: Gugatan ke PTUN Bukan untuk Batalkan Pencalonan Gibran

5 jam lalu

Tim Hukum PDIP: Gugatan ke PTUN Bukan untuk Batalkan Pencalonan Gibran

Apa yang ingin dibuktikan PDIP di PTUN adalah apakah KPU terbukti melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa dalam Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

PTUN Gelar Sidang Gugatan PDIP terhadap KPU Secara Tertutup

7 jam lalu

PTUN Gelar Sidang Gugatan PDIP terhadap KPU Secara Tertutup

Tim Hukum PDIP juga akan mengikuti arahan dari Hakim PTUN mengenai berkas apa yang dibutuhkan.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Tata Negara Anggap Gugatan PDIP di PTUN Sulit Dieksekusi

7 jam lalu

Pakar Hukum Tata Negara Anggap Gugatan PDIP di PTUN Sulit Dieksekusi

Charles pesimistis hakim PTUN bakal mengabulkan petitum PDIP untuk menganulir pencalonan Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya

PTUN Gelar Sidang Perdana Gugatan PDIP ke KPU Pagi Ini

12 jam lalu

PTUN Gelar Sidang Perdana Gugatan PDIP ke KPU Pagi Ini

Tim Hukum PDIP menggugat KPU akibat menerima pencalonan Gibran. Perubahan PKPU dilakukan tanpa proses di DPR.

Baca Selengkapnya

Hari Buruh, SPAI Desak Pemerintah Hapus Hubungan Kemitraan antara Pengemudi Ojol dengan Aplikator

1 hari lalu

Hari Buruh, SPAI Desak Pemerintah Hapus Hubungan Kemitraan antara Pengemudi Ojol dengan Aplikator

SPAI kembali mendesak pemerintah untuk menghapus hubungan kemitraan antara pengemudi ojol dan kurir dengan aplikator.

Baca Selengkapnya