TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut laut Indonesia yang seluas 6,4 juta kilometer persegi dan berada di posisi geostrategis sangat menguntungkan. Dari perspektif ekonomi, jika sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia dikelola dengan baik, keberadaannya dapat menyumbang lebih dari 6-7 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB).

“Dan 4 juta orang akan mendapatkan manfaat pekerjaan dan menyumbang 50 persen asupan protein laut untuk ketahanan pangan,” ujar Luhut ketika meresmikan Command Center Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu, 28 September 2022.

Adapun Luhut baru saja meresmikan Command Center Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencegah potensi pelanggaran penangkapan ikan secara real-time. Command Center tersebut menggunakan perangkat Integrated Maritime Intelligent Platform dan berbasis pengawasan satelit yang bertujuan untuk menjaga dan mendeteksi aktivitas kapal ikan dan data-data spasial tematik.

“Penangkapan ikan berlebihan, IUU (illegal, unreported and unregulated) fishing, serta pencemaran laut perlu menjadi perhatian bersama,” kata dia. Sebab, hal tersebut tidak hanya mengancam sumber daya dan ekosistem laut. Namun, turut mengancam ketahanan pangan, dan ekonomi negara dan pendapatan masyarakat yang berada dalam lingkungan usaha kelautan dan perikanan.

Secara ekonomi, Luhut melanjutkan, aktivitas illegal ini juga menurunkan tingkat kepercayaan pasar perikanan global dan minat investasi kelautan perikanan. Selain itu, akan berpengaruh terhadap pencapaian ekonomi biru dan target pemerintah dalam mewujudkan sustainable development goals.

“Saya mendapat laporan, Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan Terukur,” tutur Menko Luhut.

Dia pun berharap regulasi tersebut dan turunannya secara simultan dapat meningkatkan produktivitas perikanan nasional, melindungi investasi nasional, kesejahteraan nelayan, dan mempercepat target Indonesia menjadi pemain perikanan global. “Harus masuk dalam 5 besar negara ekspor dunia,” ujar Luhut.

Baca juga: Kemnaker Jelaskan 2 Penyebab Notifikasi BSU Masih Calon Penerima

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini