TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah belum memiliki keputusan apapun untuk menerapkan program konversi dari kompor LPG 3 kilogram menjadi kompor listrik induksi.

Selain itu, dia juga memastikan, program ini tidak akan diberlakukan pada tahun ini. Sampai saat ini pembahasan anggaran untuk pelaksanaan program konversi ini juga ,kata dia, belum ada pembicaraan apapun dengan DPR RI.

"Dapat saya sampaikan bahwa pemerintah belum memutuskan terkait prpgram konversi kompor LPG 3 kilogram menjadi kompor listrik industri," kata Airlangga saat konferensi pers secara virtual, Jumat, 23 September 2022.

Airlangga menekankan, penegasan ini perlu disampaikan karena adanya masukan dari berbagai kalangan masyarakat dan masifnya pemberitaan ihwal konversi kompor ini di media massa.

Menurutnya, selama ini program kompor listrik induksi ini masih merupakan uji coba atau prototipe sebanyak 2.000 unit dari rencana 300 ribu unit yang akan dilaksanakan di Bali dan di Solo. Hasil uji coba ini nantinya akan menjadi pertimbangan.

"Hasil dari uji coba ini akan dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan. Pemerintah akan menghitung dengan cermat segala biaya dan risiko, memperhatikan kepentingan masyarakat serta menyosialisasikannya ke masyarakat," kata Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif blak-blakan menjelaskan alasan pemerintah menggenjot penggunaan kompor listrik dan kendaraan listrik belakangan ini. Hal tersebut tak lepas dari upaya mengatasi kondisi kelebihan pasokan daya atau surplus listrik yang dialami PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Ia menjelaskan, untuk mengatasi kelebihan pasokan, maka perlu permintaan daya listrik oleh masyarakat perlu digenjot. Salah satunya dengan penggunaan kompor listrik dan kendaraan listrik. Program yang didorong itu juga untuk menyalurkan kelebihan pasokan listrik yang tengah dialami PLN agar mengurangi beban atas pembayaran take or pay.

Sebab, daya listrik berlebih itu masih harus ditanggung PLN kepada independent power producer (IPP). "Ini kan satu program untuk meningkatkan demand. Kalau demand naik, serapannya gimana?" ucap Arifin saat ditemui di Gedung DPR, Kamis, 22 September 2022.

Adapun tahun ini pemerintah berencana memberikan paket kompor listrik ke 300.000 orang. Paket tersebut diberikan secara gratis sebagai implementasi dari program konversi kompor listrik dari kompor LPG 3 kg pada tahun ini.

Adapun pemberian paket kompor listrik diberikan kepada masyarakat yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki listrik.

Sekjen Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan harga paket kompor listrik sekitar Rp 1,8 juta. Paket kompor listrik itu terdiri dari dua tungku, satu alat masak, dan satu miniature circuit breaker (MCB). “Jadi satu rumah itu dikasih satu paket, kompornya sendiri, alat masaknya sendiri, dayanya dinaikin,” tuturnya.

Kementerian ESDM juga telah memproyeksikan adanya kelebihan pasokan daya listrik PLN hingga akhir tahun. Rida meramalkan hingga akhir tahun nanti setidaknya akan ada kelebihan pasokan daya listrik atau surplus listrik PLN sebesar 6 gigawatt (GW) hingga 7 MW.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini