TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan biaya program migrasi dari gas LPG ke kompor listrik bukan berasal dari penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 10 triliun. PMN itu sebelumnya diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk 2023.

“Oh enggak (dari PMN Rp 10 trilun),” ujar dia seusai rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu, 21 September 2022.

Menurut dia, duit Rp 10 triliun tersebut akan dialokasikan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. PLN akan lebih banyak mengaliri listrik kepada masyarakat ke desa-desa yang belum tersentuh infrastruktur penerangan atau untuk masyarakat tidak mampu.

Sebab, kata Erick, pemerintah dan perseroan sudah bersepakat listrik merupakan kepentingan untuk industri dan kehidupan hari ini. “Karena semua serba listrik. Nah, jadi kalau bicara mengenai Rp 10 triliun itu begitu,” tutur Erick.

Soal kompor listrik, dia menambahkan, Kementerian BUMN masih memulai dan mencoba merapikan peta biru energi nasional. PLN pun kini tengah melakukan uji coba untuk progran itu. Adapun ia menekankan, proses transisi ke kompor masih diproses oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Lha itu kan prosesnya ada di kementerian lain, belum menjadi penugasan ke kami atau jadi PMN. Ini bukan salah dan benar ini mix. (Jadi) Enggak ada PMN tahun depan mengenai kompor listrik,” ucap Erick.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana pun telah menyatakan pemerintah siap membagikan paket kompor listrik dengan harga sekitar Rp 1,8 juta. Satu paket kompor listrik itu terdiri atas dua tungku, satu alat masak, dan satu miniature circuit breaker atau MCB.

Namun, Kementerian ESDM belum bisa memastikan berapa perubahan daya listrik sebagai konsekuensi program konversi ke kompor listrik tersebut. “Rp 1,8 juta itu rencana awal dengan dua tungku yang sama kapasitasnya," tuturnya.

Adapun masyarakat yang menjadi target pemberian paket kompor listrik ini adalah mereka yang namanya masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Jadi satu rumah itu dikasih satu paket, kompornya sendiri, alat masaknya sendiri, dayanya (listrik) dinaikkin,” ujar Rida seusai menghadiri rapat banggar di Kompleks Parlemen, Selasa, 20 September 2022.

Baca juga: Paket Kompor Listrik Rp 1,8 Juta Akan Dibagikan Gratis ke 300.000 Orang, Begini Penjelasan ESDM

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini