TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler sepanjang Ahad, 18 September, dimulai dengan perombakan susunan Komisaris Jasa Raharja. Menteri BUMN Erick Thohir telah menunjuk Hendro Sugiatno sebagai komisaris utama perseroan.

Berita kedua menyoal daya listrik 450 VA. PLN janji tak akan menghapus kelompok daya tersebut dan menaikkannya ke daya 900 VA. Berikut ini berita terpopuler, kemarin.

1. Erick Thohir Ganti Komut Jasa Raharja, Berikut Susunan Dewan Komisaris yang Baru

Menteri BUMN Erick Thohir dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau Indonesia Financial Group (IFG), selaku pemegang saham PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris Jasa Raharja pada 15 September 2022.

Perubahan tersebut tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku Para Pemegang Saham PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Nomor: SK-196/MBU/09/2022 dan Nomor: 010/KepSir-PS/BPUI/IX/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota- Anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (SK).

SK tersebut memberhentikan dengan hormat Budi Setiyadi sebagai Komisaris Utama Jasa Raharja dan Suprianto sebagai Komisaris Jasa Raharja. Sebagai gantinya, Hendro Sugiatno diangkat menjadi Komisaris Utama Jasa Raharja dan Muhammad Khoerur Roziqin diangkat Komisaris Jasa Raharja.

"Manajemen IFG mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Budi Setiyadi dan Bapak Suprianto atas segala pencapaian serta sumbangsih untuk Jasa Raharja selama ini," ujar Sekretaris Perusahaan IFG Beko Setiawan melalui siaran pers, dikutip Minggu 18 September 2022.

Baca selengkapnya di sini.

<!--more-->

2. PLN Pastikan Tak Bakal Hapus Golongan Daya Listrik 450 VA, Ini Alasannya

T Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN memastikan tidak ada penghapusan golongan pelanggan dengan daya 450 VA. Daya listrik 450 VA juga tidak akan dinaikkan menjadi 900 VA.

“Keputusan Pemerintah sudah sangat jelas. Tidak ada perubahan daya dari 450 VA ke 900 VA dan PLN siap menjalankan keputusan tersebut," ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo seperti dikutip pada Ahad, 18 September 2022.

Selain itu, Darmawan memastikan tidak ada perubahan tarif listrik. Selama ini, Darmawan mengatakan pemerintah dan PLN tak pernah melakukan pembicaraan atau diskusi mengenai perubahan daya listrik masyarakat tersebut.

"Dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) antara Badan Anggaran DPR dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada Senin (12 September), tidak ada pembahasan formal apapun atau agenda tentang pengalihan daya listrik 450 VA ke 900 VA," katanya.

Baca selengkapnya di sini.

<!--more-->

3. Lebih dari 10 Ribu Tiket Kereta Api Terjual di Hari Pertama Pameran, KAI Tambah Kuota Promo

Vice President Public Relations Kereta Api Indonesia atau KAI Joni Martinus mengklaim acara KAI Expo sangat diminati masyarakat. Pada hari pertama, Sabtu, 17 September, acara tersebut didatangi 9.000 pengunjung.

"Tiket promo yang terjual mencapai 10.966 tiket," ujarnya Joni kepada Tempo, Ahad, 18 September 2022.

Total nilai penjualan tiket promo di hari pertama pun mencapai Rp 1,3 miliar. Sementara itu, rincian promo yang terjual habis selama hari pertama adalah 8.860 tiket KA kelas eksekutif, 2.105 tiket KA kelas ekonomi, dan 1 tiket KA kelas bisnis.

Joni menyebutkan dari seluruh tiket yang terjual, 5.566 di antaranya untuk keberangkatan kerja (weekdays) dan 5.400 lainnya untuk akhir pekan. Melihat antusiasme masyarakat, kata Joni, KAI akan menambah kuota tiket promo yang sebelumnya sebanyak 77 ribu tiket menjadi total 94 ribu tiket.

Baca selengkapnya di sini.

<!--more-->

4. Bantuan Subsidi Upah Rp 600 Ribu Tahap 2 Cair Pekan Depan

Kementerian Ketenagakerjaan segera mencairkan bantuan subsidi upah (BSU) tahap kedua. Menteri Ketenagakerjaan Ida Faiziyah menyatakan institusinya telah menerima data sebanyak 2,4 juta pekerja dari BPJS Ketenagakerjaan.

"Seperti tahap pertama, kami akan padankan dengan data penerima program yang lalu, dan kami padankan juga apakah mereka PNS atau TNI-Polri," kata Ida dalam keterangan pers bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, seperti dikutip dari Antara, 16 September.

Jika seluruh proses verifikasi dan validasi berjalan lancar, BSU tahap kedua bisa disalurkan mulai pekan depan. Ida mengimbuhkan, ada beberapa fase pematangan data pekerja penerima manfaat BSU.

Fase itu mencakup pencocokan dengan data Kementerian Sosial untuk memastikan tidak ada penerima manfaat yang tumpang tindih dengan bantuan sosial lainnya. Misalnya, program kartu prakerja, program keluarga harapan (PKH), hingga bantuan presiden atau banpres produktif usaha mikro.

Baca selengkapnya di sini.

Baca juga: Sandiaga Klaim Investasi Senilai Rp 320 Miliar Siap Masuk Nusa Penida

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini