Masa Pinjam Wisma Atlet Hampir Berakhir, Pencabutan Status RS Darurat Tunggu Jokowi

Jumat, 16 September 2022 13:01 WIB

Suasana di area RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, di Jakarta, Kamis 17 Maret 2022. Jumlah pasien Corona yang dirawat di Wisma Atlet Kemayoran mengalami penurunan. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah membahas serah terima Wisma Atlet Kemayoran bersama berbagai instansi pemerintahan. Masa pinjam Wisma Atlet sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC-19) akan segera berakhir.

"Setelah perjanjian kerja sama ini berakhir, aset akan diserahkan kembali kepada Kementerian PUPR," ujar Direktur Jenderal Perumahan PUPR Iwan Suprijanto seperti dikutip dari Antara, Jumat, 16 September 2022.

Kementerian PUPR bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya melakukan kerja sama penggunaan aset wisma atlet sebagai rumah sakit darurat dalam kondisi pagebluk. Iwan memastikan saat ini rumah susun tersebut belum dapat diserahterimakan dan belum alih status lantaran karena masih digunakan sebagai RSDC Wisma Pademangan.

Penghentian penggunaan Wisma Atlet sebagai RSDC ini harus menunggu instruksi dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Meski demikian menjelang berakhirnya masa pinjam tersebut, Iwan berhadap ada join audit antara Kementerian PUPR dan semua pihak bila terjadi kerusakan akibat penggunaan rumah sakit darurat. Dengan demikian, Kementerian PUPR dapat melakukan perbaikan.

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menyatakan Ditjen Perumahan PUPR dan BNPB dapat membahas perjanjian kerja sama (PKS) dan menyelesaikan semua kewajiban serta mengkapitalisasi ulang aset yang ada. Hasilnya kemudian diusulkan kembali kepada Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Advertising
Advertising

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa 1 Firsta Ismet mengatakan status kerja sama penggunaan aset Wisma Atlet akan berakhir pada 31 Desember 2022. Namun, ia menyatakan terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang mesti diselesaikan.

"Antara lain kerusakan yang diakibatkan pemakaian bangunan rusun sebagai RSDC Wisma Pademangan dan tempat isolasi terpusat Covid-19," katanya.

Selain itu, bangunan rusun yang sudah berubah fungsi pada tower 4, 5, 6 dan 7 menjadi RS dan ICU, terdapat sejumlah tunggakan pekerjaan selama 2020 dan 2021. Ada pula alat kesehatan aset Kementerian Kesehatan yang menempel pada bangunan rusun.

Rusun Wisma Atlet Kemayoran digunakan sebagai RS Darurat Covid-19 sejak 23 Maret 2020 atas perintah Jokowi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Semula, Rusun Wisma Atlet Kemayoran diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan akan diserahkan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Wisma itu sempat digunakan sementara untuk mendukung Asian Games dan Asian Para Games. Dalam perjalanannya, Wisma Atlet dimanfaatkan sebagai rusun PNS, TNI, dan POLRI, dan terakhir RSDC-19 atau RSDC Wisma Pademangan.

ANTARA

Baca juga: INACA: Konektivitas Transportasi Darat hingga Udara Diperlukan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

3 jam lalu

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

Pada 2021 lalu European Medicines Agency (EMA) telah mengungkap efek samping dari vaksinasi AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

3 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

6 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

10 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

13 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

23 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

23 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya