TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo menegaskan tidak ada rencana spesifik untuk menghapus golongan subsidi listrik pelanggan 450 volt ampere (VA).

Darmawan menuturkan dirinya belum mendapat arahan dari pemerintah terkait rencana penyederhanaan golongan listrik subsidi tersebut.

Adapun, rencana penghapusan golongan subsidi listrik pelanggan 450 VA itu mencuat saat rapat pembahasan asumsi dasar Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2023 dua hari lalu.

Banggar DPR RI meminta pemerintah untuk mengerek daya pelanggan listrik subsidi masing-masing menjadi 900 VA dan 1.200 VA.

“Kami belum paham mengenai itu dari pemerintah sendiri arahannya tidak ada penghapusan dari 450 VA ke 900 VA,” kata Darmawan di acara pelepasan Jelajah BUMN di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu 14 September 2022.

Darmawan mengatakan perseroan bakal mengkaji terlebih dahulu usulan penghapusan daya 450 VA yang berasal dari Banggar. Hanya saja, PLN bersama dengan pemerintah belum melakukan kajian spesifik terkait dengan pengalihan daya listrik pelanggan subsidi tersebut.

Usulan Kenaikan Daya Listrik Dari DPR

“Kami belum dapat arahan dari pemerintah, kami baru pelajari,” ujarnya.

<!--more-->

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengusulkan agar pemerintah menaikkan daya listrik rumah orang-orang miskin dan rentan miskin, dari 450 VA menjadi 900 VA. Argumentasinya, kenaikan daya cenderung akan mendorong konsumsi listrik rumah tangga—meskipun masyarakat miskin dan rentan miskin sebenarnya mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Dia menyebut bahwa mekanisme itu akan menaikkan permintaan (demand), sehingga oversupply listrik akan berkurang. Bahkan, dia pun mengusulkan agar pemerintah menaikkan daya rumah tangga 900 VA menjadi 1.200 VA, agar demand lebih tinggi lagi.

"Kalau dari 450 VA kita naikkan 900 VA kan gak perlu biaya, PLN tinggal datang ngotak-ngatik kotak meteran, diutak-atik dari 450 VA diubah ke 900 VA selesai, kenapa itu tidak ditempuh oleh pemerintah," kata Said, Senin 12 September 2022.

Said pun mengaitkan sarannya itu dengan wacana pemberian kompor listrik gratis kepada masyarakat—isu yang sedang getol disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir. Dia bahkan menyebut bahwa peningkatan daya listrik dan pemberian kompor listrik dapat mempengaruhi 'kecanduan' Indonesia terhadap minyak.

"Umpamanya kalau dulu di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, masyarakat kita menerima tabung LPG 3 kilogram gratis, kenapa pemerintah tidak mencoba untuk yang 450 VA kita naikkan 900 VA, kasihlah kompor listrik gratis masyarakat itu, kan tidak apa-apa juga. Katanya kita sepakat membantu yang miskin, yang rentan miskin, tetapi kebijakannya selalu salah," ujarnya.

BISNIS

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini